Kasus Bambang Jadi Perhatian Warga Indonesia di Australia

KBR, Jakarta – Kasus penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto tidak hanya mendapat perhatian luas dari masyarakat di dalam negeri, namun juga di luar negeri.

Di Australia, Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia di Australia untuk Kebhinekaan menyatakan kegeramannya atas tindakan Bareskrim Mabes Polri yang menangkap Bambang.

“Penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto merupakan upaya serangan pejabat Polri dan politisi yang bertujuan melemahkan KPK, dengan mengatasnamakan penegakan hukum, atas tertundanya pengangkatan Calon Kapolri BG yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” jelas koalisi dalam rilisnya, Jumat (23/1).

Mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo tidak lepas tangan dengan permasalahan ini. Menurut mereka, sikap Presiden yang tak tegas tercermin dari pernyataannya di Istana Presiden Bofor, Jumat (23/1) sore.

“Presiden Jokowi tidak seharusnya hanya memberikan pernyataan normatif, melepas tangan atas tindakan kriminalisasi terhadap KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Presiden dipilih rakyat karena mengusung agenda pemberantasan korupsi, sehingga sudah seharusnya Presiden berada di depan membela KPK,” ungkap pernyataan itu.

Sebab, menurut mereka, peristiwa ini tidak terlepas dari ketidaktegasan Presiden Jokowi yang hanya menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Karena menjadi petugas partai untuk mengakomodasi keinginan partai politiknya untuk memilih BG menjadi Kapolri,” jelas pernyataan itu.

Kondisi itu, menurut koalisi, menunjukkan institusi Polri yang sangat mudah dibajak oleh kelompok kepentingan tertentu dan melayani kepentingannya. Karenanya mereka menyuarakan empat tuntutan yakni:

1. Menuntut Presiden untuk membela KPK, menghentikan pelemahan terhadap KPK.
2. Menuntut Presiden untuk bertindak berani sebagai sebagai Presiden pilihan rakyat yang mengusung agenda pemberantasan korupsi dan bukan petugas partai yang membela kepentingan oligarki.
3. Menuntut Presiden Membatalkan pelantikan BG, dan mendukung KPK mengusut tuntas kasus rekening gendut di institusi Polri, dengan memerintahkan Polri untuk kooperatif atas upaya yang dilakukan oleh KPK
4. Meminta kepada relawan dan pendukung Jokowi untuk mencabut dukungan jika Presiden tidak hadir untuk membela KPK.

Dalam rilisnya, mereka melampirkan para penandatangan sesuai kota-kota yang mereka diami yakni:

Canberra: J Danang Widoyoko, Usman Hamid, Leo Sudaryono, Sri Lestari Wahyuningroem, Retha Dungga, Arianto Patunru, Anton Nurcahyo, Yogi Setia Permana (ANU), dan Avi Mahaningtyas
Sydney: Yuna Farhan, Fajar B Hirawan, Prayekti, Setio Soemeri (University of Sydney), Bhatara Ibnu Reza, Dhimas Utomo, Pria Santri, Agung Wasono, Fritz Siregar (UNSW)
Perth: Irwansyah, Airlangga Pribadi, Hikmawan Saefullah, Muhammad Ridha (Murdoch University), Iqbal Aji Daryono
Brisbane:  Bendik, Ahmad Khoirul Umam, Nanto Sriyanto (university of Queensland), Ari Margiono (Queensland University of Technology)
Melbourne: Adi Abidin, Illian Deta Arta Sari, Retno Agustin (univ of Melbourne)
Adelaide: Mochamad Mustafa (University of Adelaide), Muhamad Maulana, Salbiyah Mushanif (University of Flinders)