Kalimantan Timur Pede Bakal Dikasih Status Otsus oleh Jokowi

KBR, Balikpapan - Upaya memperjuangan otonomi khusus (otsus) dengan mengutamakan cara damai dan dialog yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) nampaknya akan membuahkan hasil positif.

Sebab perjuangan Kalimantan Timur mendapatkan otonomi khusus seperti Papua dan Aceh mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo. Wakil Walikota Balikpapan Heru Bambang mengungkapkan informasi yang diterimanya, para kepala daerah di Kalimantan Timur diundang khusus Presiden Jokowi.

“Pak Walikota diundang oleh bapak Presiden. Jadi semua Walikota dan Bupati termasuk Gubernur Kaltim. Artinya kita mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat khususnya Presiden,” kata Heru Bambang, Senin (5/1).

Informasi pertemuan itu kata Heru, telah dijadwalkan rencananya akan dilakukan pada Jumat pekan depan. “Undangan sudah ada di pak walikota. Nah ini mesti digodok. Apa sih yang ingin kita sampaikan ke pusat,” ujarnya.

Menurut Heru  jika jadi bertemu presiden, pemerintah kota harus mempersiapkan data-data terkait keinginan otonomi khusus. Karena data pendukung sangat penting guna merealisasikan aspirasi khususnya yang meyangkut Kalimantan Timur

“Tadi saya sampaikan ke pak Rizal (Walikota Balikpapan), kita harus bawa data lengkap mengenai otsus mengapa Balikpapan ributnya. Ngak usah pikirkan daerah lain tapi Balikpapan saja. Contoh kitakan kilang minyak begitu besar, kelihatan melimpah ruah, Balikpapan kota minyak. Nggak tahu kalau Balikpapan ini gak dapat apa-apa,” tuturnya.

"Dana perimbangan kita juga turun. Kan minyak tambang lagi turun. Saya kira ya turun terus angkanya,” sambungnya.

Dia juga mengingatkan  agar perjuangan otonomi khusus tidak di ciderai oleh cara-cara yang anarki dan melanggar hukum seperti memblokir bandara ataupun melakukan tindakan yang menganggu ketertiban oleh kelompok-kelompok masyarakat.

“Saya kira perjuangan perlu dilakukan tapi yang elit dan eleganlah. Bandara ini internasional loh nanti dunia akan lihat. Kalau cara itu saya tidak setuju tapi kalau sowan langsung bersama-sama  ke presiden, ke menteri dengan didampingi wakil-wakil kita di pusat. Itu saya setuju,” terangnya.

Kata dia, Pemerintah Provinsi  bersama Pemerintah Kota dan Kabupten serta Wakil Kalimantan Timur di pusat, harus kompak dalam menyuarakan perjuangan otonomi khusus sehingga satu suara menjadi gaung yang perlu dipertimbangkan oleh presiden.

“Dana perimbangan kita juga turun. Kan minyak dan tambang lagi turun. Saya kira ya turun terus angkanya,” pungkasnya.

Sementara itu, sebanyak 108 paguyuban di Kota Balikpapan juga akan memberikan dukungan pemberian status otonomi khusus ke Kalimantan Timur. Dukungan itu diterima Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan dan disampaikan ke Walikota Balikpapan Rizal Effendi. Dalam waktu dekat Rizal akan bertemu dengan 108 paguyuban itu.

“Ya dukungan dari masyarakat terus mengalir, tapi tentunya harus ada kesamaan dengan lembaga-lembaga masyarakat itu, sehingga tidak ada salah paham,” kata Rizal.

Editor: Pebriansyah Ariefana