Aktivis Desak Jokowi Batalkan Budi Gunawan Jadi Kapolri

KBR, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Polri menggugat keputusan Presiden Joko Widodo terkait calon Kapolri Budi Gunawan.

Dalam aksi unuk rasa di depan Istana Merdeka, Senin (21/1) siang, mereka menuntut kepada presiden yakni mencabut Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan menonaktifkan Budi Gunawan sebagai kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol).

“Penundaan (pelantikan) bagi kami bukan solusi,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Selain itu, mereka juga meminta Jokowi mengabaikan desakan partai politik, memilih calon Kapolri yang bersih, serta melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK0 dan Direktorat Jenderal Pajak dalam proses pemilihan calon Kapolri.

Sementara, Aktivis Usman Hamid mengatakan, ada dua pihak yang bertanggung jawab terhadap pemilihan Budi Gunawan, yaitu presiden dan parlemen.

“Saya kira Jokowi sepenuhnya keliru dan sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan ini. Yang kedua, saya kira parlemen juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab ini, ketika mereka mengetahui KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, seharusnya mereka membatalkan fit and proper test, dengan begitu DPR menunjukkan tanggung jawab secara konstitusional, legal, dan institusional,” ujar Usman dalam orasinya.

Demonstrasi tersebut juga diwarnai dengan aksi teatrikal serah terima jabatan dan sebuah sapu antara “Presiden JKW” dan “Komjen BG”. Sapu dalam aksi teatrikal tersebut berarti membersihkan institusi penegak hukum.

Aksi tersebut ditutup dengan penyerahan 31 ribu petisi penolakan terhadap Budi Gunawan sebagai calon Kapolri pada pihak istana. Petisi tersebut dibuat oleh Emerson Yuntho dalam situs change.org.

Editor: Anto Sidharta