Walau di Bui, DPRD Banten Tetap Minta Atut Tanda Tangani APBD

KBR68H, Jakarta - DPRD Banten berencana melayangkan surat kepada KPK terkait pengesahan APBD 2014 yang harus ditandatangani Gubernur Banten Atut Chosiyah.

Wakil Ketua DPRD Banten Eli Mulyadi mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membahas rencana itu dengan pemimpin dewan. Langkah ini ditempuh lantaran KPK tidak mengizinkan DPRD membawa dokumen saat mengunjungi Gubernur Banten yang kini mendekam di Penjara Pondok Bambu.

"Tadi saya baru dapat informasi dari Biro Hukum Pemprov bahwa izinnya sudah diberikan tapi belum boleh membawa dokumen penandatanganan itu. Jadi ya sama saja belum memberikan izin. Rapat dulu di tingkat pimpinan dengan di komisi I yang membidangi bidang pemerintahan. Untuk mengatasi persoalan ini apakah kita akan mengirimkan surat kepada KPK mohon segera dikeluarkan izin termasuk penandatanganan dokumen," terang Mulyadi kepada KBR68H, Senin (20/01).

Hingga kini, APBD Provinsi Banten 2014 sebesar Rp 7 triliun lebih belum diparaf Gubernur Atut yang kini menjadi tersangka dugaan suap sengketa Pilkada Lebak Banten. Atut yang kini dititipkan KPK di penjara Pondok Bambu belum diizinkan menandatangani dokumen oleh KPK.

Wakil Gubernur Banten, Rano Karno mengklaim roda pemerintahan bakal terganggu jika APBD tak kunjung diteken. Meski begitu, Rano mengaku tak bisa berbuat banyak lantaran belum menerima kewenangan penuh untuk menangani roda pemerintahan.

Editor: Anto Sidharta