KBR68H, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memblokir anggaran yang muncul tiba-tiba atau anggaran “siluman” dalam APBD 2014.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama mengatakan, Balaikota akan melakukan keterbukaan anggaran agar masyarakat turut melaporkan jika ada anggaran yang tidak masuk akal.
“Sudah, kita tidak bisa tuduh, tapi begitu tidak masuk akal, kita akan kunci, jadi kalau pak Gubernur setuju, misalnya kepala suku dinas atau kepala dinas yang main, toh nanti kita akan ganti, apalagi Undang-undang Aparatur Sipil Negara sudah keluar. Kita berhak menurunkan eselon PNS, kita bahkan berhak memecat PNS, bahkan kalau semua boikot kita bisa angkat kepala dinas dari luar dengan seizing presiden,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama di kompleks Balaikota, Kamis (23/01)
Basuki Tjahja Purnama menambahkan, Pemprov DKI tidak khawatir akan banyak anggaran tersisa. Sebab, Pemda akan langsung mengajukan APBD Perubahan setelah membekukan pencairan dana tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta mengesahkan APBD 2014 sebesar Rp 72 triliun. Dari anggaran itu, terdapat sejumlah kejanggalan. Di antaranya adalah pembengkakan dana bantuan sosial.
Editor: Anto Sidharta
Tekad Jokowi-Ahok Blokir Dana Siluman
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memblokir anggaran siluman dalam APBD 2014. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama mengatakan, Balaikota akan melakukan keterbukaan anggaran agar masyarakat turut melaporkan jika ada anggaran yang tidak mas

NUSANTARA
Kamis, 23 Jan 2014 20:03 WIB


Jokowi-Ahok, Blokir, Dana Siluman
Kirim pesan ke kami
WhatsappRecent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)
Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut
Menguji Gagasan Pangan Cawapres
Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai