Penyebab Sulitnya Pembangunan di Ende

KBR68H, Ende - Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal tidak bisa melaksanakan berbagai program pembangunan. Ini karena separuh anggaran APBD dipakai untuk membayar gaji pegawai negeri dan anggota DPRD Ende.

Bupati Ende, Don Bosco Wangge mengatakan, tahun 2014 pemerintah pusat menggelontorkan dana untuk Kabupaten Ende Rp 708 miliar lebih. Dari dana itu 512 miliar untuk gaji dan lauk pauk pegawai. Belum lagi untuk perjalanan dinas dan kegiatan rutin lainnya.

"Anggaran Rp 708 miliar. Kalau tahun sebelumnya Rp 650 miliar. Sangat tidak cukup. Apalagi pemerintah baru nanti, 1 miliar per desa dari APBD II. Dari 708 miliar, 255 desa, tambah 23 kelurahan, sudah berapa itu, 278 kan, 278 miliar, uang lauk pauk. Untuk belanja publik tidak ada lagi, minus. Ya mudah-mudah ada sumber-sumber lain yang mereka punya bisa dapati. Ini saja. Coba," tutur Don Bosco Wangge.

Bupati Ende Don Bosco Wangge menambahkan, jika bupati dan wakil bupati baru nanti tetap menggelontorkan dana Rp 1 miliar per desa tahun 2014 ini, maka anggaran untuk Kabupaten Ende bakal minus. Karenanya, dia meminta bupati dan wakil bupati baru lebih hemat dalam memanfaatkan anggaran yang ada.

Wangge mengatakan, lima tahun lalu saat memimpin kabupaten Ende, pihaknya menghapus anggaran lauk pauk untuk pegawai negeri, sebesar Rp 48 miliar. Ini dilakukan karena dana untuk pembangunan Kabupaten Ende sangat kecil. Tetapi bupati dan wakil bupati yang baru menjanjikan lagi anggaran lauk pauk untuk pegawai.

Editor: Anto Sidharta