Papua dan DKI Jakarta Belum Sahkan APBD 2014

KBR68H, Jayapura – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua 2014 molor. Juru Bicara Pemprov Papua, FX. Mote berdalih keterlambatan ini lantaran belum ada penyesuaian visi misi dalam program yang diusulkan tiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Menurut dia, program yang diusulkan SKPD masih program lama yang tidak sesuai dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur Papua dalam pemerintahannya lima tahun ke depan.

“APBD tahun 2014 keterlambatan penyelesaiannya disebabkan oleh beberapa faktor. Tentunya pemerintahan baru ini harus dipersiapkan dengan baik sehingga dalam pembangunan di 2014, yang merupakan awal pembangunan oleh gubernur wakil gubernur yang baru. Sehingga apapun program dan kegiatan yang dibuat harus disesuaikan dengan visi dan misi gubernur wakil gubernur Papua,” ujar FX. Mote di Jayapura, (8/14).

Juru bicara Pemprov Papua, FX. Mote menambahkan, pemerintah sudah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara ke dewan. Sejak saat penyerahan itu, pembahasan anggaran sudah berjalan. Tapi belum semua SKPD menyelesaikan Rencana Kerja Anggaran.

Sementara itu, DPR DKI Jakarta berjanji menuntaskan APBD 2014, pekan depan. Ketua Fraksi Demokrat DPR DKI Jakarta, Aliman Aat mengatakan, pembahasan APBD sudah hampir mendekati tahap final. Ia berharap dengan kecermatan pembahasan APBD DKI 2014 nantinya tidak akan menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran(SILPA) seperti tahun lalu yang mencapai Rp 7 triliun.

“Kan kita lihat di awal-awal bulan Desember. Padahal aturan waktunya tanggal 15 Desember sudah tidak boleh ada kegiatan. Kenyataannya di situlah gelombang tsunaminya. Kapan akan disahkan? Insyaallah tanggal 13 sudah selesai,” ujar Aat kepada KBR68H.

Sebelumnya APBD DKI Jakarta Tahun 2014 kembali molor disahkan. Akibatnya beberapa proyek kegiatan Jakarta yang sudah harus berjalan ikut terkena imbasnya. Menurut Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta sengaja menunda-nunda pengesahan tersebut. Sebab rancangan RAPBD DKI 2014 sudah diberikan sejak Oktober tahun lalu.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga sudah menegur lima daerah karena terlambat menetapkan APBD 2014. Salah satu daerah yang mendapat teguran adalah Provinsi Papua.

Editor: Doddy Rosadi