IDI Jayapura: Program JKN Tak Hargai Profesi Dokter

KBR68H, Jayapura - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Jayapura, Papua, mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang pemberlakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini dilakukan karena dalam pelaksanaannya, program ini sangat merugikan dokter.

Sekretaris IDI Kabupaten Jayapura, Raflus Doranggi mengatakan, dalam pelaksanan JKN, pasien yang berobat diklaim Rp 6 ribu, yang didalamnya sudah termasuk obat, jasa, alat tulis kantor (ATK) dan semuanya. Jika di dokter praktek, per pasien diklaim dalam JKN Rp 8 ribu.

“Misalnya pasien itu diberikan resep obat ke apotek, apotek akan tagih kembali ke dokter. Jadi jika pasien yang berobat banyak, tagihan obat otomatis juga meningkat. Jika ada kekurangan dalam penagihan obat itu, maka otomatis dokter akan menanggung kekurangannya. Disini sangat jelas, profesi dokter malahan tidak dihargai,”jelas Raflus, Rabu (15/1).

Jika JKN itu diberlakukan pada dokter yang bertugas di Puskesmas ataupun rumah sakit, tidak ada masalah, sebab mereka tidak lagi menanggung tagihan obat. Namun dokter praktek pribadi, bisa saja dirugikan jika pasien membludak.

“Paling tidak, pemerintah perlu membuat apotek dan laboratorium khusus untuk resep obat JKN, sehingga tidak ada lagi hubungannya dengan dokter praktek," ujarnya.

Premi JKN yang Rp 19 ribu per orang, jika dalam hitungan wilayah Papua masih sangat rendah. Seharusnya pemerintah memberikan perbedaan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya tunjangan PNS di Papua dengan daerah lain yang juga dibedakan.

“Yang saya lihat saat ini, justru pengelola JKN, yakni BPJS yang diuntungkan dalam pemberlakukan program tersebut. Kami hanya berharap, Kartu Papua Sehat (KPS) yang telah diberlakukan di Papua, dapat mengisi kekurangan dari program BPJS,” ungkap Raflus.

Sementara itu, Sekretaris Dinas kesehatan Papua Hizkia Daundy mengaku, akibat kondisi geografis Papua yang luas, program JKN di sejumlah kabupaten belum dapat berjalan dan belum dapat disosialisasikan dengan baik.

Ia menegaskan, program JKN secara keseluruhan gratis. Apalagi bagi PNS dan TNI/Polri. Sementara bagi masyarakat mandiri yang belum terdaftar, masih diberikan kesempatan untuk mendaftar hingga lima tahun kedepan. 

“Banyak wilayah yang terisolir menjadi faktor utama sulitnya penerapan JKN. Ini salah satu kendalanya. Brosur dan leaflet bakalan disebar ke seluruh puskesmas dalam minggu ini,” katanya.

Editor: Anto Sidharta