Berbagai Cara Pemda Keerom Antisipasi Banjir

KBR68H, Jayapura - Kabupaten Keerom, Papua, membutuhkan 10 hingga 12 embung atau penyimpanan air untuk mengantisipasi banjir yang setiap tahun melanda daerah itu. Saat ini baru ada dua buah embung di Arso 5 dan Arso 7 yang dibangun dengan menggunakan dana  Rp 12 miliar dari pemerintah pusat.

“Saat ini, satu embung dibangun di atas tanah sekitar dua hektar. Paling tidak, untuk antisipasi agar tidak terjadi kembali di Keerom, kita bisa membuat danau kecil, seperti di daerah Sunter. Jika danau kecil ini dapat dibangun, maka dapat juga dijadikan objek wisata,” kata Wakil Bupati Keerom, Muhammad Markum, Jumat (10/1).

Antisipasi lainnya untuk menghadapi banjir Keerom adalah normalisasi Sungai Tami, tempat bertemunya aliran Sungai Muara Tami dan Sungai Skanto.

“Normalisasi yang dilakukan saat ini adalah membuat bronjong-bronjong dan pengerukan sungai, serta perbaikan dua jembatan di Skanto yang rusak berat akibat banjir Desember 2013 lalu,” jelasnya.

Pemkab Keerom menduga banjir yang setiap tahunnya melanda daerah itu, salah satunya karena pembalakan liar dengan alih fungsi lahan yang tidak benar. Saat ini ada 13 perusahaan perkayuan yang beroperasi di daerah itu.

“Ada sekitar 3 perusahaan yang telah pailit. Semua sisa pembalakan kayu itu, saat ini menutupi aliran sungai hingga  ke Kota Jayapura. Di daerah hilir sekitar perbatasan, ada sekitar 3,5 kilo yang tersumbat kayu bekas,” ungkapnya.

Akhir Desember lalu, 1456 rumah yang berada di 14 titik Distrik Arso dan Skamto terendam air. Letak Kabupaten Keerom yang di dataran rendah, membuat setiap tahunnya daerah itu menjadi langganan banjir. Akibat banjir, pemkab setempat menghitung kerugian yang diakibatkan mencapai Rp 10 miliaran lebih. Keerom yang terdiri dari 7 distrik, telah dilanda banjir langganan setiap tahun sejak 1993.

“Daerah langganan yang paling parah dilanda banjir adalah Arso 7, 8, 9 dan 12. Rata-rata air setinggi dua meter. Rumah-rumah yang tergenang, hampir setinggi atap. Pemkab setempat tidak mungkin melakukan relokasi warga didaerah itu, karena keterbatasan biaya dan rata-rata warga tidak mau dipindahkan. Rata-rata daerah yang terkena banjir adalah wilayah transmigrasi. Penempatan daerah transmigrasi itu juga telah salah dilakukan sejak awal, sebab tidak adanya resapan air didaerah tersebut,” jelasnya.

Badan Penanggulangan Bendaca Daerah (BPBD) Papua mendata tahun ini ada sekitar 6 kabupaten yang rawan terkena banjir, diantaranya Kabupaten  Yahukimo, Sarmi, Paniai, Keerom, Jayapura dan Kota Jayapura.

Editor: Anto Sidharta