KBR68H, Jakarta - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banten 2014 menunggu paraf Gubernur Banten, Atut Chosiyah. Wakil Ketua DPRD Banten, Ei Nurul Khotimah mengatakan, Pemprov Banten telah mengirimkan surat dua kali ke KPK agar mengizinkan tersangka suap perkara pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) itu menandatangani APBD Banten tahun ini. Namun, hingga kini belum ada jawaban dari KPK. Kata dia, jika APBD tersebut tak kunjung ditandatangani, maka roda pemerintahan Banten terancam mandek.
"Kemarin saya ketemu dengan Biro Hukum. Ternyata Biro Hukum itu sudah melayangkan surat ke KPK sebanyak dua kali. Terakhir tanggal 7 kemarin. Itu belum ada jawaban. Apakah diperbolehkan atau tidak menemui Ibu Gubernur. Iya, tinggal bisa masuk ke rutan saja itu Biro Hukum," terang Ei Nurul Khotimah saat dihubungi KBR68H, Minggu (12/01).
Tahun ini, APBD Banten mencapai Rp 7 triliun. Namun, penahanan Atut Chosiyah oleh KPK mengakibatkan beberapa program di Banten mandek. Wakil Gubernur Banten, Rano Karno mengatakan ada 13 program Pemda yang belum bisa diselesaikan. Politisi PDI Perjuangan ini mengaku tak bisa berbuat banyak karena belum memperoleh kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan Banten
Editor: Damar Fery Ardiyan
