8 Desa Terisolasi di Kawasan Suaka Margasatwa

KBR68H, Kampar - Sebanyak delapan desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau masih terisolasi. Desa yang berada dalam kawasan Suaka Margasatwa Rimbang Baling ini, hingga kini masih memanfaatkan Sungai Subayang sebagai satu-satunya jalur transportasi warga menuju pusat kecamatan dengan menggunakan perahu. Delapan desa itu yaitu Desa Batu Sanggan, Aur Kuning, Muara Bio, Tanjung Beringin, Gajah Bataluik, Tarusan, Subayang Jaya dan Pangkalan Serai.

Salah satu warga Desa Batu Sanggan, Roni Handri menyebutkan, saat ini warga masih sangat terkendala dengan transportasi sungai, terlebih jika terjadi hujan. Untuk berkomunikasi dengan pihak luar, warga harus memanjat bukit terlebih dahulu untuk mendapatkan signal. Warga juga hanya bisa beraktifitas pada siang hari, karena belum adanya fasilitas penerangan. Untuk mendapatkan penerangan mulai pukul 18.00 – 21.00 setiap hari, warga harus membayar sebesar Rp 90 ribu perbulan.

“Listriknya masih pake genset atau diesel itupun dengan biaya sangat mahal. Trus biaya ekonomi disini sangat mahal sekali, biaya kehidupan, bayangkan aja harga bensin yang eceran barangkali di SPBU cuman empat ribu lima ratus, di sini sepuluh ribu per liternya. Jadi karena transportasinya mahal, harganya mahal, otomatis semuanya ikut naik gitu, makanya saya berani katakan kita belum menikmati sepenuhnya kemerdekaan itu, padahal hak semua warga negara samakan?” jelas Roni Handri.

Menurut Roni di Desa Batu Sanggan saja saat ini didiami oleh 124 keluarga, dengan jumlah penduduk sekitar 700 orang. Ia menyebutkan, warga sudah menempati kawasan tersebut jauh sebelum ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa.

Desakan AMAN Riau

Soal keberadaan delapan desa itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Riau meminta pemerintah untuk segera mengembalikan hak masyarakat 8 desa di Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Kabupaten Kampar itu. Masyarakat sudah mendiami kawasan tersebut sejak ratusan tahun lalu, sementara penetapan kawasan tersebut menjadi Suaka Margasatwa baru dilakukan pada tahun 1982.

Akibatnya pembangunan tidak bisa dilakukan dengan alasan berada dalam kawasan Suaka Margasatwa. Ini membuat masyarakat banyak mengalami keterbatasan, seperti akses dan listrik.

Ketua Badan Pelaksana Harian Aliansi AMAN Riau, Efriyanto menyebutkan masyarakat semestinya diberi hutan adat, yaitu hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ini sesuai dengan putusan MK No 35 /PUU-X/2012 Tentang Kehutanan.

“Harapan kita itu dibuka isolasinya, itu dikeluarkan dari Suaka Margasatwa sesuai dengan hak masyarakat, kemudian masyarakat itu dikembalikan kepada aturan adat mereka, sehingga masyarakat itu tidak terkungkunglah disitu. Tapi memang tantangannya bagi masyarakat, aturan adat itu harus di jalankan, kalau tidak nanti investor-investor akan memanfaatkan,” jelas Efriyanto.

Selain membuka isolasi, Efriyanto mengatakan, harus diciptakan ekonomi alternatif bagi masyarakat. Ekonomi alternatif itu misalnya dengan menciptakan ekowisata dengan memberdayakan potensi alam yang ada tanpa merusaknya. Selama ini mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah berkebun karet, akibatnya pada musim hujan masyarakat tidak memiliki penghasilan.

Editor: ANto Sidharta