Watimpres Minta Pemkab Sampang Pulihkan Hubungan Syiah-Sunni

KBR68H, Jakarta - Dewan Pertimbangan Presiden merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur memulihkan hubungan antara warga Syiah dan Sunni.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hukum, Albert Hasibuan mengatakan, pemaksaan pemindahan keyakinan terhadap warga Syiah di Sampang termasuk pelanggaran HAM.

Menurutnya, Pemkab Sampang perlu memediasi ulang dua kelompok itu. Selain itu Pemkab harus serius mengerahkan aparatnya untuk melindungi pengungsi Syiah di GOR Sampang.

"Saya mengharapkan pemerintah sana harus lebih aktif yah. Polisi juga harus lebih aktif menjamin keamanan yah. Kalau bisa memulangkan mereka kepada tempat semula. Mereka menginginkan tidur di kasur, tidak di tempat lain. Dan saya pikir dan saya harap polisi bisa menjamin keamanan," kata Albert Hasibuan.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hukum, Albert Hasibuan menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima, kondisi pengungsi warga Syiah di GOR Sampang, Madura tidak mendapat bantuan pemerintah daerah. Terlebih banyak anak-anak keturunan Syiah yang putus sekolah.

Selain itu, mereka sudah enam bulan terakhir kekurangan pasokan makanan. Sejak Agustus tahun lalu, warga Syiah di usir dari Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam. Rumah mereka dibakar oleh massa intoleran. Sejak saat itu, 165 orang warga Syiah tinggal di dalam GOR tersebut dengan status sebagai pengungsi. Bahkan pimpinan mereka, Tajul Muluk dipenjara lantaran dituding melakukan penistaan agama.