Bagikan:

Tekan Buruh, Pabrik Nike Pakai Jasa TNI

KBR68H, Sukabumi

NUSANTARA

Rabu, 16 Jan 2013 14:46 WIB

Tekan Buruh, Pabrik Nike Pakai Jasa TNI

buruh nike

KBR68H, Sukabumi – Produsen sepatu Nike di Sukabumi, Jawa Barat, menggunakan jasa aparat TNI saat meminta buruh menandatangani surat penangguhan pembayaran upah minimum. Rapat pleno Dewan Pengupahan yang digelar di Bandung, pekan lalu, pun menyetujui perusahaan membayar upah di bawah ketentuan upah minimum. Belakangan pabrik menyatakan sanggup membayar sesuai UMK.

PT Pratama Abadi Industri, produsen sepatu tersebut, mulanya hanya bersedia membayar upah sebesar Rp 1.100.000, sedangkan upah minimum Kabupaten Sukabumi 2013 (UMK) sebesar Rp 1.201.020. Menurut Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sukabumi, Moch Popon, peran aparat TNI membantu manajemen perusahaan menekan buruh membuat anggotanya takut.

“Mereka merasa diintimidasi, tiga anggota saya dipanggil ke pos keamanan dan diinterogasi di sana,” ujar Popon.

Aparat TNI yang disebut bernama Hamonang berasal dari Kodim 0607. Menurut buruh yang diinterogasi, Hamonang mengaku sebagai Kepala Intel Kodim sekaligus koordinator keamanan PT Pratama Abadi.

“Meski menggunakan pakaian sipil, ia menunjukkan kartu anggotanya yang dipasang di saku baju,” kata buruh yang namanya minta tidak diungkap.

Peristiwa itu terjadi pada 24 Desember, saat serikat pekerja tengah mengumpulkan tanda tangan menolak rencana penangguhan pembayaran upah sesuai UMK. Hari itu mereka berhasil mengumpulkan 6.300 tanda tangan yang salinannya kami peroleh. Menjelang tengah hari, dua anggota serikat pekerja satu per satu dipanggil ke pos keamanan.

Tiga hari kemudian, meski perusahaan telah mengirimkan permohonan penangguhan, seorang pengurus dipanggil lagi ke pos keamanan. Selain mengajukan pertanyaan, Hamonang berpesan kepada buruh tersebut untuk menjaga situasi pabrik tetap kondusif. “Kamu tahu itu (protes buruh) akan mengganggu keamanan dan stabilitas, karena PAI (Pratama Abadi Industri) adalah aset negara,” kata Hamonang kepada buruh yang diperiksa.

Di gedung-gedung tempat produksi, para general manajer berkeliling bersama stafnya meminta tanda tangan buruh. Dalam dua rekaman video telepon seluler yang kami peroleh general manajer berkeliling mengumpulkan tanda tangan. Pada video yang lain seorang manajer memberi pengarahan agar buruh tak mempercayai keterangan serikat pekerja.

“Saya akan membagikan form yang isinya tanda tangan kalian, sebagai bukti kalau karyawan JX (kode Nike untuk PT Pratama) masih mendukung manajemennya untuk mempertahankan JX, kalau karyawan JX masih patuh pada peraturan yang dibuat perusahaan. Kalian semua bersedia apa tidak tanda tangan?” ujar manajer tersebut. Pada video sang manajer tampak berdiri lebih tinggi dikelilingi buruh yang rata-rata perempuan.

Sementara itu, manajer HRD PT Pratama Abadi Industri Lutfi Ahmad menolak memberikan konfirmasi seputar video tersebut dan juga intimidasi yang diterima oleh para buruh. Ketika dihubungi melalui sambungan telpon, Lutfi meminta Portalkbr untuk mengubungi langsung kantor Nike pusat.

PT Pratama Abadi Industri mulai beroperasi di Sukabumi, Februari 2011. Pabrik milik Korea Selatan ini memproduksi sepatu olahraga Nike. Pembangunan pabrik di Sukabumi ini merupakan pengembangan dari pabrik mereka yang telah berdiri tahun 1989 di Serpong, Tangerang, Banten. “Ini perusahaan maju, jadi gak ada alasan gak bayar upah sesuai UMK, harusnya lebih malah,” kata Popon.

Tahun 2012, UMK Sukabumi sebesar Rp 885.000 dan kini naik 35,7 persen. Upah yang telah dinaikkan ini baru akan diterima pada awal Februari nanti.

Kemarin kami mendapat kabar bahwa Direktur PT Pratama Abadi Industri Sukabumi, Ning Wahyuni, mengumpulkan team leader produksi dan supervisor. Pada pertemuan itu Ning menyampaikan bahwa perusahaan akan membayar upah sesuai UMK baru. Ia berharap buruh menunggu hari gajian dan tidak membuat protes atau aksi apapun lagi.

Serikat pekerja Pratama sementara ini mengaku masih menunggu kebenaran pernyataan Ning.

“Namun, kami tetap menyayangkan mengapa prosesnya sampai melibatkan aparat TNI,” imbuh Popon. Ia meminta agar masalah ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dan Markas Besar TNI.

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending