Tak Akurat, Pendataan Jamkesmas di Pati Perlu Dievaluasi

KBR68H, Pati - Pendataan Jamkesmas perlu dievaluasi, karena dinilai kurang akurat. Banyak masyarakat miskin yang membutuhkan, justru tercecer  tak mendapatkan kartu Jamkesmas.
 
Pemerhati pelayanan publik di Pati Sunar Abdul Manan mengatakan,  proses pendataan Jamkesmas yang selama ini terkesan kurang memperhatikan kondisi riil di lapangan, sudah saatnya dievaluasi.

“Perlu diketahui dan dipahami, peserta Jamkesmas ditetapkan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini, Kementrian Kesehatan. Data yang dipakai acuan atau rujukan bersumber dari BPS yang ada di wilayah kabupaten masing-masing. Oleh sebab itu pendataan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dari pusat adalah BPS yang merupakan pihak yang berwenang, dalam penentuan dan pendataan warga miskin di tiap- tiap daerah,” kata Sunar Abdul Manan.

Sunar menjelaskan, banyak warga yang kurang mampu, tidak terdata. Hal ini tidak akan terjadi, bila dalam pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) akomodatif, dan responsif terhadap kondisi riil. Mestinya semua pihak melakukan evaluasi dan mengawal proses pendataannya. Sehingga setelah data sudah jadi tidak kembali dipermasalahkan

“Apa yang salah dari ketentuan tersebut. Apakah kriteria untuk menentukan orang miskin yang tidak tepat ataukah jumlah kuota yang ditetapkan terlalu sedikit jumlah. Sehingga tidak semua warga miskin terdata menjadi peserta jamkesmas,” tambah Sunar.

Ia meminta agar pemerintah desa berani menyuarakan warganya yang miskin yang belum terdata dalam jamkesmas. Sehingga akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan ke pemerintah pusat atau di-back up dengan program Jamkesda. Namun, upaya itu jangan menjadikan program Jamkesda sebagai alasan pembenar bagi kementerian kesehatan untuk melakukan pendataan Jamkesmas secara asal-asalan.