Program Bedah Rumah di Pontianak Diduga Diselewengkan

KBR68H, Pontianak- Puluhan orang yang mengatasnamakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Pontianak mendatangi DPRD untuk meluruskan permasalahan adanya pejabat BKM yang diduga menerima fee 10 persen dari warga yang menerima program bedah rumah. Mereka diterima ketua dan pimpinan serta anggota DPRD Kota Pontianak lainnya.

Ketua BKM Pontianak Barat, Alimun  meminta pemerintah tidak main tuduh. Pihaknya menyesalkan mengapa pemerintah tidak membahas masalah tersebut secara gamblang sebelum diekspos ke publik.

BKM menantang pemerintah untuk bersama-sama membuktikan hal tersebut. BKM pun meminta kejelasan pemerintah akan masalah ini. Jika tidak, para BKM mengancam  mundur dari jabatan tersebut.

Ketua DPRD Kota Pontianak Hartono Azas berjanji akan mencari solusi terkait masalah tersebut dengan meminta kejelasan kepada instansi terkait, termasuk Walikota Pontinak.

Sebelumnya walikota Pontianak Sutarmidi menuding adanya sejumlah pejabat BKM Kota Pontianak menerima fee 10 persen dari Rp 3 juta  anggaran bedah rumah per warga tidak mampu.

Sumber: http://www.volarefm.com/2013/01/bkm-minta-pemkot-buktikan-tuduhan-fee-bedah-rumah/