Perangkat Desa di Pati Minta Kenaikan Tunjangan Penghasilan

KBR68H, Pati - Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mendesak Pemkab dan DPRD Pati menaikkan tunjangan penghasilannya. Sebab, Tunjangan Penghasilan Aparat  Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Pati masih kecil dibanding daerah lain.
 
PPDI meminta agar ada tambahan nominal TPAPD. Karena dalam RAPBD yang disetujui antara Pemkab dan DPRD Pati, tidak menganggarkan peningkatan TPAPD. Sebaliknya menambah pos anggaran untuk Alokasi Dana Desa.

Ketua PPDI Cuk Suyadi mengatakan, selama ini para perangkat desa hanya mendapat Rp. 500 ribu bagi yang berbengkok, dan Rp.850 ribu bagi yang tidak berbengkok. Ternyata pada RAPBD 2013 ini, tidak ada perubahan berarti terhadap TPAPD.

“Kalau kenaikkan itu dilewatkan Alokasi Dana Desa (ADD) itu tidak ada petunjuk teknis (juknis) nya sama juga bohong. Karena penggunaan ADD itu, 70% untuk pembangunan infrastruktur, dan 30% untuk peningkatan kinerja aparatur Pemdes. Sebelum ada juknis, kita berupaya terus hingga TPAPD naik,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Sunarwi berjanji, akan memperjuangkan kenaikkan TPAPD pada APBD-Perubahan 2013. Sehingga TPAPD yang diterima perangkat desa selama ini, ada peningkatan nominalnya.

“Mudah-mudahan ada kenaikkan, yang terpenting ada kenaikkan. Jadi setiap tahun secara bertaha, akhirnya perangkat desa yang tidak punya bengkok tunjangannya dapat mencapai sesuai UMK,” imbuhnya.

Keinginan PPDI agar TPAPD mereka dinaikkan juga karena dalam raperda APBD 2013, Pemkab Pati merencanakan menaikkan tunjangan PNS bagi pejabat eselon hingga pejabat fungsional.