Pengelolaan Keuangan Pemkot Medan Masih Buruk

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menilai terhambatnya pembayaran pengerjaan proyek oleh pemerintah kota  kepada rekanan akibat buruknya sistim pengelolaan keuangan oleh Tim Pengelola Keuangan (TPK).

"Ini kan menjadi pertanyaan besar. Kenapa hal ini bisa terjadi, apalagi kekurangan anggaran itu terjadi pada anggaran 2012 lalu. Kalaupun Pemko Medan katakan boleh menggunakan anggaran tahun 2013 untuk menutupinya, ini tetap menjadi pertanyaan. Bagaimana nanti mekanime laporannya?, " tanya anggota Komisi C DPRD Kota Medan, Jumadi.

Seharusnya, kata Jumadi, untuk mencegah terjadinya tertundanya pembayaran itu, TPK Pemko Medan terlebih dahulu membuat rencana penganggaran pada anggaran belanja langsung.

Namun, belum baiknya tata kelola keuangan daerah oleh TPK Pemko Medan, membuat pembayaran hasil kerja proyek rekanan menjadi terhambat.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Medan hingga kini masih menunggak pembayaran pengerjaan proyek yang dilakukan oleh rekanan. Pasalnya, Pemko Medan belum menerima dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 265 miliar.
 
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, H Irwan Ritonga, dana itu tidak bisa dikucurkan dikarenakan belum adanya pembahasan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut.
 
Sumber: http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=86206:dprd-pengelolaan-keuangan-pemko-medan-belum-baik&catid=37:medan&Itemid=457