Pengamat: PPD Dikelola Pemprov Jakarta, Tepat

KBR68H, Jakarta - Pemerintah pusat lewat Kementerian BUMN akhirnya menyerahkan Perum PPD dikelola oleh Pemerintah DKI mulai kemarin. Pemberian wewenang PPD untuk dikelola Pemprov Jakarta dinilai tepat.

“Dengan adanya pengelolaan PPD oleh Pemprov mudah-mudahan ada perubahan ini bisa lebih baik, misalnya armada yang tua diganti dan juga kelembagaan yang sehat. fungsinya nantinya bisa menjadi fasilitator angkutan regular atau bisa menjadi feeder tapi peremajaan sangat penting karena kualitas bus lebih bagus sehingga orang mendapat garansi menggunakan angkutan umum aman dan nyaman,” kata pengamat kebijakan kota Yayat Supriyatna.

Yayat menambahkan, selama ini PPD diketahui badan usaha yang selalu merugi.

“Jika dikelola oleh Pemprov DKI bisa saja sopir dan kondektur digaji sehingga mereka tidak mengejar setoran dan jadi ugal-ugalan,” tambahnya.

Perum PPD yang sudah dikelola Pemerintah Pusat sejak tahun 1970, dan armada yang beroperasi di Jakarta dalam kondisi tua yang melayani sejumlah trayek, seperti PPD 43 Cililitan – Tg. Priok dan PPD 41 Cililitan – Senen.