Pengamat: Potensi Konflik Pemilukada Papua Besar

KBR68H, Jakarta - Pengamat menilai potensi konflik pada Pemilukada Papua mendatang semakin besar.

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Latifah Anum Siregar mengatakan saat ini masyarakat sudah terbagi-bagi ke dalam kelompok pendukung pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Papua. Potensi pemicu konflik lainnya adalah jadwal tahapan pilkada yang kerap molor.

“Proses pemilukada itu harus dilakukan tepat waktu. Misalnya, kalau target pelaksanaannya 29 Januari. Hal-hal teknis kadang membuat konflik. Misalnya, surat suara datang terlambat, pengamanan tidak tepat waktu, atau mungkin saksi dari partai yang kurang. Artinya, tepat itu semuanya harus ada di tempat dan fasilitas tersedia. Sehingga potensi konflik bisa dikurangi. Kemudian gugatan dari pihak yang dirugikan juga bisa dikurangi,” jelas Latifah Anum Siregar.

Pemilukada Papua akan digelar akhir bulan ini. Proses persiapannya sudah diwarmai gugatan dari kandidat yang tidak lolos seleksi. Namun KPU Papua bersikukuh menggelar pemilukada sesuai jadwal.