Pengamat: Jokowi Dapat Tekanan Politik yang Kuat di Proyek Jalan Tol

KBR68H, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hingga kini belum memutuskan soal kelangsungan proyek pembangunan 6 ruas jalan tol di dalam kota. Kalangan pengamat transportasi menilai, kondisi ini terjadi karena Gubernur Jokowi mendapat tekanan politik yang kuat.

“Saya melihat Jokowi dalam tekanan yang besar antara partai politik yang mendukungnya dan warga yang memilih dia jadi gubernur waktu lalu. Ini lebih pada hal dua tersebut. Saya sangat menyayangan jika keputusan yang diambil nanti karena politik,” kata Darmaningtyas, pengamat transportasi publik.

Darmaningtyas berharap, Jokowi tidak menghianati pemilih dan janji yang ia ucapkan ketika kampanye lalu.

Hingga kini rencana pembangunan 6 ruas tol dalam kota belum berjalan. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk proyek enam ruas tol dalam kota belum dapat ditandatangani oleh PT Jakarta Tollroad Development (JTD) dan BPJT karena Gubernur Jokowi belum memutuskan.

Proyek enam tol dalam kota di DKI Jakarta dibagi menjadi empat tahap dan direncanakan selesai pada tahun 2022. Pada tahap pertama akan dibangun ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.

Kemudian, pada tahap kedua dilakukan pembangunan Tol Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Sementara, pada tahap ketiga meliputi pembangunan tol koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun.

Dan, di tahap terakhir akan dibangun Tol Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang enam tol dalam kota adalah 69,77 kilometer.