Pemkot Pontianak akan Tindak Izin Koperasi Ilegal

KBR68H, Pontianak – Masyarakat kasus penipuan yang berkedok koperasi sangat merugikan masyarakat. Untuk itu masyarakat diminta benar-benar selektif untuk memilih koperasi agar mereka bisa merasakan manfaat  dari koperasi.

Wakil Walikota Pontianak Paryadi saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpanan Usaha (KSU) Wredatama, kemarin, mengakui masih banyak koperasi illegal di Kota Pontianak.  Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terbuai dengan janji-janji koperasi illegal dengan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang besar.

Ia juga mengatakan, koperasi tersebut umumnya memiliki izin resmi. Namun,  usaha atau cara yang dilakukan koperasi tersebut  menjanjikan SHU dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, kata dia, guna mengatasi hal tersebut pemerintah akan mencabut izin koperasi. Tidak hanya itu, koperasi illegal tersebut akan dibawa hingga kepada proses hukum.

Untuk memaksimalkan kinerja koperasi resmi, pemerintah akan mengawasi koperasi yang ada di Kota Pontianak. Tercatat ada sebanyak 400 koperasi aktif dari 700 koperasi yang tersebar di Kota Pontianak.

Paryadi menuturkan, saat ini koperasi Kota Pontianak mendapat bantuan langsung dari Pemerintah Pusat, tepatnya dari Kementrian Koperasi.  Ini kata dia, adalah bentuk perhatian pusat akan kelangsungan nasib koperasi. Pusat melalui kementerian juga bekerjasama dengan perbankan dalam mengucurkan dana bantuan untuk koperasi berbunga kecil.

Koperasi yang baik adalah koperasi yang dilengkapi dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT).  Untuk itu, pemerintah kota berjanji akan mengawasi koperasi, terutama koperasi yang sudah cukup baik maupun koperasi yang baru memulai.