Pemerintahan di Maluku Belum Maksimal

KBR68H, Ambon - Pemerintahan dan pelayanan publik di Maluku belum berjalan dengan maksimal. Di era reformasi sekarang ini banyak pemimpin yang mengedepankan penguasa dan alat kekuasaan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Anggota DPD-RI Perwakilan Maluku, Jacob Jack Ospara mengatakan, keterbukaan informasi publik juga belum berjalan dengan baik. Berbagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pada tingkat propinsi maupun kota belum sepenuhnya memberikan informasi secara terbuka kepada rakyat tentang apa yang menjadi hak rakyat. Terkadang SKPD berdalih ketika rakyat bertanya.

Ospara menambahkan penguasa di Maluku selalu melibatkan polisi maupun TNI dalam menyelesaikan kasus ketimbang melaksanakan demokrasi seperti dialog atau musyawarah untuk mufakat. Menurutnya keterlibatan polisi maupun TNI merupakan sebuah hal yang bertolak belakang dari prinsip-prinsip demokrasi.

Dia menilai demonstrasi yang marak terjadi belakangan ini diakibatkan juga karena sumbatan demokrasi dari SKPD maupun penguasa lainnya. Karena tidak mendapat jawaban yang pasti dari SKPD maupun pejabat lainnya maka rakyat tepaksa harus melakukan demonstrasi yang berakhir anarkis. DMS