Pemda dan Polisi Dituding Sengaja Biarkan Terjadi Bentrok di Seram Bagian Barat

KBR68H, Jakarta - Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM) mengklaim pemerintah daerah dan petugas kepolisian seakan membiarkan bentrok dua kelompok warga di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Direktur Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM), Abidin Wakano mengatakan lambannya penanganan yang dilakukan petugas menjadi indikasi kepolisian membiarkan bentrok antar warga terjadi hingga memakan korban jiwa. Menurut dia sebenarnya peristiwa ini bisa diantisipasi sebelumnya jika polisi cepat datang ke lokasi konflik.

“Apalagi Maluku kan paska konflik ya kalau sering persoalan dibiarkan berlarut-larut, selalu berakibat cukup komplekslah akibatnya lah. Dan saya kira satu kritik saya untuk aparat itu jangan ada proses-proses keterlambatan, tidak profesional dan seakan-akan dimana lagi masyarakat mau merasa punya hak-hak merasa nyaman. Itu kayanya beberapa bulan terakhirkan perkelahian antar kampung atau antar desa terus terjadi di maluku. Kecenderungannya aparat selalu terlambat”kata Abidin Wakano.

Direktur Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM), Abidin Wakano menambahkan hingga saat ini proses mediasi antara kedua kelompok warga yang mestinya dilakukan Pemerintah Daerah belum terlaksana. Bahkan saat ini, jalur Trans Seram masih tertutup untuk umum karena diblokir oleh warga dua desa. Polisi terus berjaga sementara kondisi keamanan di sana masih panas.

Sebelumnya, bentrok di Desa Hualoy, Maluku melibatkan Desa Kamariang, dan Sepa. Bentrok dipicu pemukulan seorang warga Hualoy oleh warga Desa Sepa. Peristiwa pemukulan ini kemudian meluas dan berakhir bentrok antara desa. Sebanyak 10 warga tewas dalam bentrokan tersebut.