Pembangunan Kantor Pemerintahan di Pelosok Bisa Cegah Aksi Kekerasan di Papua

KBR68H, Jakarta- Pembangunan kantor pemerintahan di daerah pelosok, dianggap bisa mencegah aksi penyerangan terhadap pos polisi di Papua.

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar beralasan, aksi penyerangan pos polisi terjadi lantaran aspirasi masyarakat soal pembangunan tak pernah didengarkan pemerintah. Ini karena banyak daerah di Papua yang memusatkan pembangunan di ibu kota kabupaten.

“Representasi Negara Republik Indonesia di daerah seperti itu hanya kelihatan oleh pos-pos polisi. Pemerintahan sipil itu tidak ada. Ini bukan hanya persoalan keamanan tapi persoalan pembangunan yang tidak berjalan baik. Aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap pembangunan yang tidak tersalurkan kemudian mereka melihat representasi negara ada di pos-pos kepolisian maka itulah yang menjadi sasaran.” Kata Latifah.

Direktur ALDP Latifah Anum Siregar menambahkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi, juga harus merata di Papua. Ini dianggap mampu mencegah serangkaian aksi kekerasan di Papua.

 
Sebelumnya, Kepolisian Papua menyatakan Organisasi Papua Merdeka masih terdeteksi di lima daerah di Bumi Cenderawasih. Mereka ada di Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Keerom, dan Timika. Menurut polisi, mereka menargetkan pos-pos polisi di pelosok sebagai sasaran penyerangan. (Ikhsan Raharjo)

Sumber: http://kbrpapua.wordpress.com/2013/01/08/pembangunan-kantor-pemerintahan-di-pelosok-bisa-cegah-aksi-kekerasan-di-papua/