Nunukan Siap Berbenah untuk Kaltara

Bupati Nunukan, Basri pernah berseloroh jika banyak warganya yang tidak mengetahui siapa Presiden Indonesia saat ini.  Tak heran karena Nunukan sebagai wilayah perbatasan terisolir dari dunia luar. Akses informasi media sangat terbatas. Mirisnya, warga justru dimanjakan dengan informasi dan  hiburan dari negara tetangga, Malaysia. Tak hanya urusan akses informasi, infrastruktur di wilayah perbatasan juga belum tersentuh secara maksimal.

"Masyarakat sudah mulai jenuh. Hampir semua petinggi, baik menteri hingga Presiden sudah mengunjugi Nunukan. Tapi mana buktinya? Masih banyak masyarakat, seperti di Krayan, Lumbis, Sebatik Barat yang kondisinya ironis, hampir 70 persen kebutuhan pokok dipasok dari Malaysia. Anak-anak disana juga lebih kenal dengan lagu-lagu Malaysia,"ujar Syafaruddin, aktivis  LSM Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Nunukan yang disebut-sebut sebagai Beranda Negara lebih kerap terlupakan. Nunukan hanya  menjadi sorotan ketika ada kasus-kasus besar yang melibatkan perseteruan dengan Malaysia. Konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia yang melibatkan Nunukan memang sudah terjadi sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno. Bahkan slogan "Ganyang Malaysia" hingga kini masih berdengung, ketika dua negara ini dalam suasana yang memanas. Sengketa Sipadan-Ligitan menjadi tamparan bangsa Indonesia, ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia.

Nunukan kembali menjadi sorotan ketika pada 2002 juga terjadi gelombang pemulangan besar-besaran TKI tak berdokumen dari Malaysia. Pada puncaknya, rata-rata per hari daerah Nunukan harus menampung 5.000-8.000 TKI ilegal yang dideportasi dari pintu Tawao. Pada 2005, nasionalisme kembali dibakar ketika Malaysia secara sepihak mengklaim blok Ambalat sekitar perairan Karang Unarang, Laut Sulawesi. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung berlayar untuk meninjau kesiapan tempur TNI di pos perbatasan di Pulau Sebatik, Nunukan.

Banyaknya masalah di wilayah perbatasan yang belum teratasi inilah yang menjadi salah satu kunci utama ketika para inisiator pemekaran propinsi Kalimantan Utara "merayu" DPR agar mengesahkan usulan pembentukan propinsi Kalimantan Utara. Sudah saatnya pembangunan wilayah perbatasan diprioritaskan agar kondisinya tidak terlalu timpang dengan Malaysia.

Pemekaran diyakini menjadi salah satu cara mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Untuk itu, pemerintah diminta tak mengulur-ngulur lagi waktu untuk melepas Kalimantan Utara agar bisa segera mandiri.

"Yang diinginkan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur. Menikmati jalan yang bagus, listrik, air layaknya masyarakat Indonesia lainnya. Kami jangan dibuat menggantung dengan kebijakan pemerintah terkait pemekaran ini,"tegas Syafaruddin.

Sebagai salah satu kabupaten yang menopang pembentukan propinsi Kalimantan Utara, Nunukan menyimpan potensi alam yang hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal. Kabupaten ini optimistis dengan kekayaan alam yang dimiliki, banyak investor berduyun-duyun menanamkan modalnya.  Kabupaten Nunukan diyakini akan menjadi sentra perekonomian di wilayah utara karena posisinya strategis sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Kita banyak memiliki potesi tapi belum tergarap, kita punya minyak, emas, batubara, perkebunan, kehutanan dan kelautan untuk menopang Kaltara. Masih banyak blok-blok yang belum tergali, seperti Ambalat dan Sebatik,"papar Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Nunukan, Hanafiah.

Menurut Hanafiah, banyaknya investor yang melirik Nunukan haruslah diimbangi dengan perbaikan insfrastruktur dan regulasi. Kedua hal ini menjadi syarat mutlak agar Nunukan bisa menjadi sentra perekonomian utara Kalimantan.

"Persoalannya adalah di bidang transportasi yang minim, belum terbangun akses ke wilayah perbatasan. Transportasi hanya menggunakan pesawat udara dan menyusuri sungai. Kita harapkan aksesnya dibangun, untuk membangun ekonomi,"tambah Hanafiah.

"Investor sudah banyak, karena diuntungkan dengan kekayaan alam, hanya infrastruktur belum memadai, sehingga banyak yang pikir-pikir. Contohnya  listrik, air, sarana pendukung masih menjadi hambatan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah persoalan birokrasi yang masih menyulitkan investor,"tegasnya.

Kabupaten Nunukan, kata Hanafi menyambut gembira dengan terbentuknya propinsi Kalimantan Utara. Pasalnya dengan pemekaran ini, maka rentang kendali pembangunan antara pemerintah dan masyarakat lebih dekat.  Pembangunan pun akan lebih fokus, sehingga wilayah-wilayah yang selama ini terisolir semakin mudah dijamah. Keuntungannya sudah jelas, agar anak-anak yang tinggal di perbatasan semakin mengenal negaranya sendiri. (Suryawijayanti)