KBR68H, Jakarta - LSM Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI) menilai perangkat daerah seperti lurah di Jakarta belum sigap menghadapi bencana.
Ini terlihat dari minimnya aksi tanggap bencana kepada warga korban banjir.
Ketua Presidium Masyarakat Peduli Bencana Indonesia Hening Parlan mencontohkan, pada kasus banjir di Jakarta tidak ada pengumuman datangnya ancaman banjir dari Lurah kepada warga.
Hening Parlan menyarankan Pemerintah DKI kembali mengaktifkan kesiapsiagaan bencana di tingkat desa. Hal ini kata dia, bisa meminimalkan jatuhnya korban.
"Pada zaman dulu, semua lurah harus mengkondisikan agar warganya siap banjir. Mereka dikasih pulsa untuk mengantisipasi banjir. Itu dilakukan nggak? Jangan-jangan dua hari ini pulsa sudah habis untuk telepon anak cucu," kata Hening Parlan.
Hening menilai ketidak siapan perangkat daerah seperti lurah karena aturan tidak diterapkan dengan baik.
"Jakarta itu kalau siang 11 juta yang ada di kota. Apakah mereka tahu dibawah mereka ada kemungkinan gorong gorongnya tidak meluap? Itu nggak pernah ada yang melek bencana," lanjut Hening.
Ia meminta pemerintah DKI Jakarta mengajak seluruh perangkat daerah termasuk lurah, camat, RW, untuk bersama-sama dengan pemerintah menangani bencana.
Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan dalam sepekan ke depan Jakarta masih akan diguyur hujan.
Begitu juga daerah sekitar Jakarta, seperti Bogor diperkirakan masih akan dilanda hujan lebat.
Pemerintah Jakarta menetapkan Status Darurat Bencana hingga 27 Januari. Banjir di Jakarta menerjang lebih dari 500 RT di 44 kelurahan yang tersebar di 25 kecamatan. Sebanyak 11 orang tewas, dan sekitar 94 ribu orang menjadi korban
banjir. Banjir juga menerjang daerah sekitar Jakarta, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok.
