MaTA Minta Gubernur Aceh Stop Dana Aspirasi Anggota Dewan

KBR68H, Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Gubernur Aceh untuk tidak menyetujui dan mengalokasikan dana dan program aspirasi bagi 69 anggota DPRA.

Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA, Hafidh mengatakan, ini penting dilakukan karena dana dan program aspirasi tersebut berpeluang terjadinya korupsi politik. Sehingga nantinya akan dimanfaatkan oleh sejumlah dewan untuk pencitraan menjelang pemilu 2014. Ia juga mengkhawatirkan dana dari program tersebut akan digunakan untuk mengisi kantong-kantong kampanye partai politik kedepan.

Hafidh mengatakan  gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh harus tegas untuk tidak menyetujui dana ini karena ketegasan tersebut akan menjadi bukti awal bahwa gubernur Aceh benar-benar berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Ini sejalan dengan komitmen awal gubernur Aceh menggandeng KPK untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di Aceh," lanjut Hafidh.

Tak hanya itu, MaTA juga meminta kepada gubernur Aceh untuk menginstruksi kepada bupati/walikota agar membatalkan pengalokasian dana dan program aspirasi tersebut di masing-masing kabupaten/kota.

Berdasarkan catatan MaTA, sejak digulirkannya dana dan program aspirasi telah memicu permasalahan-permasalahan dalam penyalurannya.

"Dengan perilaku demikian itu, hampir dapat dipastikan bahwa dalam proses pembahasan anggaran, Anggota Dewan kehilangan daya kritisnya membahas program-program yang diajukan Pemerintah Daerah karena adanya “tawar menawar” nominal dana aspirasi dengan nominal dana yang akan dikelola eksekutif," tambah Hafidh.