Kemendagri Akan Evaluasi Perda Ngangkang

KBR68H, Bogor- Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi peraturan Walikota Lhokseumawe, NAD yang melarang perempuan duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan, evaluasi itu perlu dilakukan guna menakar lebih jauh pengaturan terhadap posisi duduk perempuan itu. Menurut dia, pihaknya bisa membatalkan perda tersebut, apabila tidak tepat atau bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

"Itu harus kita dalami. apakah ini tradisi dari dulu yang ingin dipelihara atau ada sesuatu yang dijadikan alasan di situ seolah-olah perempuan membawa persoalan. (Akan menyelesaikan kapan?) Begitu sampai ke kita, kita langsung beri tanggapan nanti. (Perda ini bisa dibatalkan?) Ini kita dalami. Prosedur bisa saja, peraturan perundangan-undangan bisa saja. Karena ini kewenangan pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan memverifikasi perda itu. Biasanya tidak sampai sebulan. Satu perda itu paling lama 14 hari,"jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Lhokseumawe melarang perempuan mengangkang saat dibonceng sepeda motor. Bahkan, Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengancam memberikan sanksi kepada warga dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan yang kedapatan ngangkang saat dibonceng. Menurut dia, saksi itu bisa berupa penurunan atau pencabutan pangkat.