Jokowi Minta Warga Maklumi Aburadulnya Pembayaran PBB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta warga untuk memaklumi proses pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB yang masih tumpang tindih.

Penyebab tumpang tindih itu karena daerah masih kelimpungan dengan sistem pembayaran PBB yang tak lagi disetor ke pusat, tetapi diserahkan dan dikelola Pemda setempat. Peralihan itu menjadi alasan ketidaknyamanan warga saat membayar pajak di Kantor Pajak setempat.

"(Ada keluhan warga dilempar-lempar gitu pa, mengenai pembayaran pajak PBB?) Ini kan masih transisi dari kantor pajak sekarang ke Pemda. Semua pemda. Kalau hal kayak gitu mohon dimaklumi," kata Jokowi.

Sebelumnya, Pemprov DKI juga akan menerapkan sistem online untuk pengelolaan pajak. Ini agar keuangan berjalan transparan dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba berbuat curang.