DPRD Kritik Kinerja Kementerian Agama NTB

KBR68H, Mataram - Anggota Komisi IV DPRD NTB, Marinah Hardi, mengatakan, masih banyak persoalan yang belum bisa diselesaikan Kementerian Agama di tengah masyarakat, khususnya yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Salah satu contoh, yakni pelayanan nikah. Hingga kini, masyarakat masih dihadapkan dengan biaya tidak wajar di tingat pedesaan yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kondisi ini memberatkan masyarakat kurang mampu di daerah.

“Saya mengkritisi kebijakan pelayaan dasar Kementerian Agama yang sejauh ini dinilai belum bisa berpihak kepada masyarakat. Persoalan itu hendaknya menjadi bahan evaluasi mendasar jajaran Kementerian Agama. Sebagai contoh, biaya pelayanan nikah yang bervariasi dan mahal, jadi tidak ada biaya tetap. Terkadang sangat mahal, sehingga menyusahkan calon pengantin yang kurang mampu,” kata Marinah Hardi.
 
Hardi menuturkan, permasalahan lain yang juga masih dihadapi, seperti Kementerian Agama

belum sepenuhnya menjadi lembaga panutan dalam memperbaiki moral dan akhlak masyarakat. Kebutuhan program Magrib Mengaji belum maksimal dilaksanakan. Hal itu karena belum dibarengi ikhtiar kuat dari kanwil kementerian agama provinsi NTB.

Berbagai persoalan yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat itu harus bisa diselesaikan jajaran Kementerian Agama. Pihak legislatif di NTB belum bisa melakukan intervensi kepada Kementerian Agama di daerah karena merupakan lembaga vertikal. “ Namun kami terus

mendorong Kementerian Agama agar ikut aktif mendukung penuh kebijakan pemerintah NTB,” tuturnya.