Anggaran Minim, Pilkada Maluku Utara Terancam Batal

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada pertengahan tahun ini terancam gagal. Pasalnya, pemprov setempat  hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar atau sekitar 20 persen dari total kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang mencapai Rp 119 miliar.

Padahal, menurut Pelaksana tugas KPU Maluku Utara Muliadi Tutupoho, angka sebesar itu sudah sudah dirasionalisasi sebesar Rp 21 miliar atas permintaan DPRD setempat.

“Informasi yang diterima dari badan anggaran itu 25 miliar, tapi prinsipnya sangat mustahil 25 miliar untuk membiayai 9 Kabupaten dan Kota dengan anggaran yang tersedia, kita sudah menyurati secara resmi ke pemerintah daerah tentang anggaran, kami juga sudah menyampaiakan laporan ke KPU RI, anggaran 25 miliar itu tidak mungkin membiayai kurang lebih 8 bulan untuk 9 Kabupaten dan Kota,” ungkapnya.

Pelaksana tugas KPU Maluku Utara Muliadi Tutupoho menambahkan, tanggungjawab KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu tahun ini sulit dilaksanakan. Apabila pemerintah provinsi hanya menganggarkan Rp25 miliar untuk membiayai Pilkada 1 Juli mendatang.