Aktivis Laporkan Dugaan Korupsi Anggota DPRD NTB Ke Kejati

KBR68H, Mataram - Puluhan aktivis yang menamakan diri koalisi rakyat untuk NTB bersih hari ini melaporkan dugaan korupsi salah seorang anggota DPRD NTB ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Oknum anggota dewan yang dilaporkan tersebut yakni M Amin, anggota dewan dari fraksi Partai Golkar. Ia diduga terlibat dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang merugikan keuangan daerah sampai ratusan juta rupiah.

Mereka diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTB I Made Sutapa. Ia juga menerima laporan dari massa aksi tersebut berupa satu bundel dokumen yang berisi bukti dugaan SPPD fiktif yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut.
 
Koordinator umum aksi Wahidjan mengatakan, dilaporkannya M Amin ke Kejati NTB lantaran dokumen yang dimilikinya paling meyakinkan. Kasus M Amin dinilai akan menjadi pintu pengungkapan kasus SPPD fiktif yang terjadi di lingkungan DPRD NTB. Menurutnya pelaku SPPD fiktif akan banyak melibatkan anggota dewan jika dilakukan penyelidikan.
 
“Kami mulai dari yang nyata. Dokumen yang kami serahkan kami nilai bisa menjadi materi Kejati untuk melakukan tindak lanjut,” kata Wahidjan.
 
Dari rilis yang disebarkan oleh massa aksi, mereka menuding M Amin melakukan perjalanan dinas dengan SPPD fiktif mulai tahun 2010 – 2012. Adapun kerugian negara akibat aktifitas itu diduga telah mencapai 183 juta rupiah. M Amin juga rencananya akan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB untuk dilakukan tindakan di internal DPRD NTB.
 
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTB I Made Sutapa mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan akan segera mempelajari kasus tersebut.