10 Kementerian Tangani Konflik di Bima dan Dompu

KBR68H, Bima - Sebanyak 10 Kementerian akan menangani secara khusus Bima dan Dompu melalui beberapa program pemberdayaan masyarakat setempat.

Komite I DPD RI, Farouk Muhammad mengatakan, ini dilakukan karena banyaknya konflik yang terjadi beberapa tahun terakhir di Bima dan Dompu. Beberapa diantaranya, yakni perang antar kampung, konflik agraria, pertambangan hingga dijadikannya sebagai salah satu basis teroris. Menurut dia, jika itu terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menganggu dan mengancam keamanan nasional.

"Dompu dan Bima saat ini menjadi buah bibir pusat dengan makin tingginya konflik di sana. Inilah yang mengetuk DPD RI dan 10 Kementerian untuk turun langsung menginventarisir berbagai persoalan di kedua daerah itu dan mencarikan solusinya. Salah satunya, melalui pemberdayaan masyarakat setempat," ujar Farouk Muhammad.

Farouk menuturkan, NTB sendiri tercatat sebagai salah satu daerah yang masuk sebagai daerah rawan konflik di Indonesia. Daerah dengan konflik yang tinggi di Indonesia, seperti Papua, Maluku, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, NTB dan daerah lainnya. Dompu dan Bima menjadi daerah dengan konflik tertinggi di NTB. Hal itulah yang menjadi dasar agar kedua daerah itu perlu mendapat penanganan khusus dari pemerintah pusat. Banyaknya konflik salah satunya akibat pembangunan dan perekonomian di kedua daerah itu berjalan lambat.

Anggota DPD RI dan 10 Kementerian itu, lanjut Farouk, akan mengevaluasi program-program lama pemerintah di kedua daerah tersebut. Kemudian menginventarisir berbagai kebutuhan masyarakat dan memberikan arahan soal hal yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam hal anggaran dan program pusat ke depan porsinya harus lebih besar ke kedua daerah itu. " Tapi jangan sampai ini dimaknai, daerah yang mau diberikan dana dan program besar dari pusat harus daerah itu konflik dulu," tegasnya.

10 kementerian yang akan memberikan program khusus ke Dompu dan Bima, yakni Kementerian Perekonomian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain itu, Kementerian Olah Raga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.