KBR, Jakarta- Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid meminta personel polisi tak terlalu mudah menarik pistol. Ini ia sampaikan merespons sejumlah kasus penembakan yang melibatkan anggota Polri. Semisal, kasus polisi menembak mati siswa SMKN di Semarang, Jawa Tengah.
"Kita juga perlu mengingatkan aparat kepolisian untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dalam lembaganya, agar tidak lagi terjangkit fenomena terlalu mudah menarik pistol. Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya," ujar Yenny dalam Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam, (21/12/2024).
Menurut Yenny, kinerja kepolisian sudah tidak sesuai lagi pada tujuannya sebagai pelindung masyarakat. Ia menilai, kepolisian sudah salah jalan dan tak sesuai apa yang dicita-citakan Gus Dur. Yenny mendesak kepolisian mereformasi menyeluruh internal lembaganya.
"Untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas," ujar Yenny.
Terlepas dari kritiknya, Yenny menolak wacana kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab menurutnya, wacana itu akan membuat peluang politisasi Polri semakin terbuka.
"Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan, ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan. Apakah kita akan diam begitu saja?" ucapnya.
Yenny berharap, Haul ke-15 Gus Dur dapat menjadi momen untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Gus Dur. Serta mempererat silaturahmi antarmasyarakat dari berbagai latar belakang.
Kekerasan oleh Polisi
Sebelumnya, Amnesty International Indonesia (AII) mencatat, ada 116 kasus kekerasan melibatkan aparat kepolisian di seluruh Indonesia sepanjang Januari-November 2024.
Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid mengatakan, dari data itu mayoritas kekerasan yang dilakukan adalah pembunuhan di luar hukum, yakni 29 kasus dengan 31 korban meninggal. Lalu, 28 kasus intimidasi dan kekerasan fisik, 26 kasus penyiksaan, dan 21 kasus penangkapan sewenang-wenang.
Usman menilai, kekerasan yang dilakukan polisi sepanjang 2024 bukan tindakan oknum polisi yang menyimpang, tetapi memang mencerminkan pola kebijakan represif di Korps Bhayangkara. Kata dia, setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan kasus ini terus berulang.
"Yang pertama adalah karena selama ini tidak pernah ada pertanggung jawaban atas kasus pelanggaran hak asasi manusia akibat kekerasan polisi. Sehingga ini tidak ada efek jera. Yang kedua, adalah kuatnya persepsi di kalangan aparat bahwa warga yang mengkritik kebijakan pemerintah lewat aksi-aksi unjuk rasa adalah ancaman keamanan bagi mereka," ujar Usman dalam konferensi pers, Senin, (9/12/2024).
"Yang ketiga, adalah minimnya komitmen negara untuk melindungi hak warga termasuk berekspresi dan berkumpul secara damai. Yang keempat, adalah karena adanya kebijakan di kepolisian itu sendiri," pungkasnya.
Baca juga:
