KBR, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik versi 6.0, sebagai langkah strategis mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kata dia, dalam meningkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan yang digunakan pemerintah adalah melalui digitalisasi.
Prabowo berharap katalog elektronik versi 6.0 tersebut dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
“Seluruh transaksi semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai 1 Januari 2025. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20 sampai 30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40 persen sampai 50 persen,” tambah Presiden.
Dalam arahannya, Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan ekonomi nasional dengan mengacu pada incremental capital output ratio atau ICOR. Menurut Presiden, berdasarkan penilaian tersebut, nilai ketidakefisienan Indonesia masih lebih tinggi dari beberapa negara tetangga.
“Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen. Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini, ketidakefisienan ini dapat kita kurangi,” katanya.
Baca juga:
- Perintah Prabowo: Jangan Hamburkan Anggaran
- BPKP Ungkap Modus Kecurangan Pengelolaan Anggaran di Pemda
Presiden Prabowo mengapresiasi upaya seluruh pihak yang telah mendorong upaya efisiensi kinerja dengan menghadirkan katalog elektronik versi 6.0. Selain itu, Presiden juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan pengelolaan dan kepemimpinan yang baik.
“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan, manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut, Kepala Negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Tampak pula sejumlah Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, hingga para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
