Live: Debat I Pilpres 2024

Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) harus konsisten dilakukan. "Dan saya berdiri bersama korban untuk keadilan."

Ganjar yakin demokrasi akan berjalan baik jika dilaksanakan sesuai dengan amanat reformasi.

"Kalaulah demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan amanah reformasi, gak ada lagi cerita Bu Sinta, gak ada cerita Mas Butet, gak ada cerita Melki."

Dia ingin pemerintah betul-betul bisa melayani rakyatnya. "Bagaimana pemerintah betul-betul bisa melayani dengan memberikan teladan dari pemimpin tertinggi yang antikorupsi, menunjukan integritas, menunjukan layanan pemerinahan mudah cepat murah, satset."

Ganjar juga ingin memberi perhatian lebih terhadap kelompok rentan. Dia mengeklaim terbiasa mendengarkan keluhan rakyat.

Prabowo Kita harus ingat kemerdekaan didapat melalui proses yang panjang. Kita bersyukur sudah bangun suatu negara yang memiliki demokrasi. Kita bersyukur semua pemimpin menambahkan kemajuan. Kita ingin lebih maju, baik, adil, hilangkan korupsi, hilangkan kemiskinan.

Kami Prabowo-Gibran siap melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pendahulu kita. Kita yakin Indonesia akan menjadi negara maju, adil, dan makmur.

Syaratnya kita harus rukun, bersatu, tidak boleh menghasut dan memecah belah. Kita tidak boleh mengorbankan kerukunan dan kesatuan bangsa.

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, ingin praktik korupsi di Indonesia diberantas hingga tuntas.

Menurut dia, saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan. "Antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh kekuasaan."

Anies berjanji akan membawa perubahan. Dia berkomitmen menghapus istilah "orang dalam" yang dinilai bisa merusak sendi-sendi bernegara.

Anies juga menekankan agar semua pihak menjunjung etika. "Dan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh calon presiden sudah diuji apakah dia kompromi atau tidak pada etika."

Anies juga ingin kebebasan berpendapat dijamin.

"Wakanda no more, Indonesia forever."

Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo menanyakan soal 12 kasus pelanggaran HAM berat kepada Prabowo Subianto. Ganjar melanjutkan, selama ia menjadi DPR, lembaga legislatif telah merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Adhoc untuk menangani belasan kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

Ganjar lalu bertanya, apakah Prabowo akan membentuk Pengadilan HAM Adhoc jika terpilih jadi presiden? Pertanyaan kedua, Ganjar menanyakan apakah Prabowo akan menunjukkan atau mencarikan kuburan korban pelanggaran HAM, agar keluarga yang masih hidup bisa berziarah?

Prabowo lantas menimpali dua pertanyaan tersebut dengan meminta Ganjar menanyakan ke kapolda DKI soal berapa jumlah orang yang hilang setiap hari. Prabowo mengeklaim, bahwa ia adalah sosok yang sangat keras membela hak asasi manusia.

Ia menambahkan, fakta yang ada saat ini sejumlah eks tahanan politik yang disebut pernah diculik, beberapa di antaranya kini ada di kubu Prabowo, membelanya. Prabowo meminta Ganjar tidak mempolitisasi soal HAM.

Ganjar kembali menimpali jawaban Prabowo. Menurutnya, jawaban Prabowo atas dua pertanyaannya tidak tegas. Padahal pertanyaan yang diajukan cukup jelas, yakni apakah Prabowo akan membentuk pengadilan HAM jika jadi presiden, dan apakah Prabowo bisa menunjukkan kuburan korban HAM kepada keluarganya, agar mereka bisa berziarah. 

Ganjar lalu menegaskan, jika dia terpilih di Pilpres 2024, dia berjanji akan menyelesaikan dua masalah itu dan soal pelanggaran HAM, agar semua masalah itu tak terus berulang di tiap pencapresan.

Prabowo kembali merespons pernyataan Ganjar. Ia menegaskan, bahwa dirinya akan menegakkan HAM dengan serius. Namun. pertanyaan yang diajukan Ganjar, menurutnya cukup tendensius. Ia mempertanyakan, kenapa 13 orang yang hilang itu ditanyakan kepada dirinya. Prabowo juga menyatakan, jika memang Pengadilan HAM Adhoc diperlukan, maka ia tak masalah membentuknya.

Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, menyoroti tingginya polusi udara di Jakarta. Prabowo menanyakan apa yang dilakukan Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, semasa memimpin Jakarta.

Menjawab pertanyaan itu, Anies mengeklaim telah memasang alat pemantau polusi udara di Jakarta.

Menurut Anies, bila polusi udara bersumber dari Jakarta, setiap hari udara di Ibu Kota akan konsisten kotor. Tapi Anies mengeklaim, ada hari-hari tertentu yang udaranya justru tidak kotor.

"Polusi udara tak punya KTP," tegas Anies.

Anies menuding ada peran polutan pembangkit listrik tenaga uap yang mengarah ke Jakarta. Sehingga menimbulkan polusi.

Untuk mengatasi polusi Jakarta, Anies mengeklaim telah melakukan emisi kendaraan bermotor dan elektrifikasi kendaraan umum.

Anies juga mengeklaim jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi umum di Jakarta meningkat dari 350 ribu per hari menjadi 1 juta per hari.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo diberi kesempatan untuk menanyakan pada Capres nomor urut 2  Prabowo Subianto

Ganjar:  Apakah akan   membuat pengadilan HAM? Apakah membantu menemukan mereka yang hilang.

Prabowo: Kasus itu ditangani oleh cawapres anda. Apalagi yang harus saya jawab? Saya sudah menjawab berkali-kali. Saya merasa sangat keras membela hak asasi manusia. Tapol yang dulu ditahan yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi.

Ganjar: Dua pertanyaan saya tidak dijawab. Kalau saya jadi presiden saya akan bereskan dua ini.

Prabowo: Saya tegas menegakkan HAM. Yang anda tanyakan tendensius. Kenapa 13 orang hilang ditanyakan pada saya? Kalau keputusan ada pengadilan HAM ya tidak masalah.

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, awalnya menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara. Anies menilai pemerintah hanya membangun tempat untuk aparatur sipil bekerja.

Menjawab pertanyaan itu, Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, merespons: "Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi dalam beberapa kebijakan termasuk IKN? Menolak IKN dilanjutkan?"

Anies balik menyebut, UU IKN sebagai produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya terjadi sesuai disahkan menjadi UU.

"Dan ketika dialognya sesudah UU, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pemerintah."

Menurut Anies, harusnya pemerintah dan DPR memberi ruang kepada publik untuk ikut membahas rancangan peraturan.

Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat batas usia capres-cawapres sudah final. Itu disampaikan Prabowo menjawab pertanyaan Anies soal pelanggaran etik hakim MK.

Prabowo mengatakan, apa yang terjadi di MK merupakan suatu perkembangan politik. Namun kata dia, tim pakar hukumnya menilai tidak ada masalah dari segi hukum atas putusan MK tersebut.

Prabowo menyebut rakyat yang memutuskan dan menilai. Dia mempersilakan masyarakat tidak memilih dirinya jika tidak menyukainya.

Prabowo menekankan tidak takut tidak punya jawaban.

"Sorry yee," kata Prabowo. "Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini."

Calon Presiden Nomor Urut 01, Anies Baswedan menanyakan soal ke Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto soal putusan MK tentang syarat pencapresan. 

Anies menyebut, putusan itu terbukti melanggar etik berat berdasarkan putusan Majelis Kehormatan MK. Namun, mengapa Prabowo tidak mempertimbangkan putusan itu, padahal jelas ada pelanggaran etika berat.

Prabowo menjawab pertanyaan itu dengan menyebut bahwa ada beberapa perspektif. Namun kata dia, menurut tim hukumnya, tidak ada masalah di putusan tersebut, dan sudah ada tindakan. Intinya kata dia, putusan itu final. dan bisa dilaksanakan. Dia menyatakan rakyat yang akan menentukan pilihannya di Pilpres 2024.

KBR, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut akses pekerjaan dan internet di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak sama dengan akses di Pulau Jawa.

"Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan, padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami kesulitan untuk mendapatkan akses internet karena kami butuh belajar. Tidak sama dengan di Jawa," kata Ganjar dalam Debat Pertama Calon Presiden di Gedung KPU RI, Jakarta Selasa (12/12/23).

Data:

Pada 2020 lalu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) memperkuat keberadaan titik akses internet di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“BAKTI di NTT sudah membangun 753 titik akses internet, itu adalah internet gratis yang langsung dihubungkan dengan satelit,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika kala itu, Johnny G Plate dalam sambutannya pada acara peresmian akses internet yang berlangsung di Kantor Desa Woloklibang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat (26/6/2020) lalu.

Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan di Pulau Jawa. Bahkan lebih sedikit dari Jawa Barat. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2020, dari 5.312 desa di Jawa Barat, sebesar 80 persen atau sebanyak 4.250 desa sudah memiliki akses internet. Sedangkan 20 persen atau sebanyak 1.062 desa belum memiliki akses internet.

Analisis

Dosen Ekonomi dan Peneliti untuk Isu Korupsi dan Good Governance Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan membenarkan penggunaan internet lebih banyak di Pulau jawa. Mengutip data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk. Namun masih ada sekitar 23 persen yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan.

"Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa (43,92 persen), Sumatera (16,63 persen), dan Sulawesi (5,53 persen). Sedangkan lainnya di bawah lima persen, yaitu Kalimantan (4,88 persen), Nusa Tenggara (2,71 persen), Papua (1,38 persen), Bali (1,17 persen), dan Maluku (0,83 persen). Menunjukkan bahwa pengguna Internet di Indonesia Timur Kurang Dari 5%," kata Zuhairan (12/12/23).

Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, berjanji akan menegakkan konstitusi dan undang-undang. Pernyataan itu disampaikan Prabowo menanggapi pertanyaan Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, soal putusan MK terkait syarat batas capres dan cawapres.

Putusan itu ditengarai membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo.

Prabowo mengatakan, aturan di Mahkamah Konstitusi sudah jelas. Dia menyebut, rakyat juga sudah pandai dan tahu apa yang terjadi.

Prabowo justru balik bertanya siapa yang mengintervensi putusan MK.

KBR, Jakarta - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut ada pendukung Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2019 yang tewas saat saat memprotes hasil pemilu, dan kasusnya belum terungkap.

"Hadir bersama saya di sini, ayahnya Harun Al Rasyid. Harun Al Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas, sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan," kata Anies Baswedan, saat Debat Pertama Calon Presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Verifikasi:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI melakukan investigasi pada peristiwa unjuk rasa hasil pemilu yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.

Berdasarkan catatan Kepolisian, ada 9 korban tewas dalam kerusuhan itu. Di antaranya Abdul Aziz, M Harun Al Rasyid, M Rehan Fajari, Bachtiar Alamsyah, Adam Nooryan, Farhan Syafero, Sandro, Widianto Rizki Ramadhan dan Muhammad Reza.

Orang tua Harun Al Rasyid mengadu ke Komnas HAM meminta kasus itu diusut karena ada kejanggalan, pada Selasa (28/5/2019).

Lembaga Ombudsman RI menyebut ada indikasi maladministrasi dalam kasus itu. Kepolisian menyebut tengah memburu aktor intelektual dari kasus itu.

Sejauh ini tidak ada informasi yang jelas, mengenai tindak lanjut mengusutan kasus Harun Al Rasyid dan delapan orang korban lainnya.

Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto sepakat bahwa lembaga kehakiman harus independen, dan tanpa intervensi dari kekuasaan. Selain itu, ia berjanji akan memperbaiki kualitas hidup para hakim di Indonesia, agar tidak bisa lagi disogok.

Paparan Prabowo kemudian ditanggapi Ganjar Pranowo dengan melempar pertanyaan ke capres nomor urut 02 soal putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal syarat pencapresan.

Prabowo menjawab pertanyaan Ganjar dengan menyebut masyarakat sudah dewasa dalam menanggapi putusan tersebut. Ia juga kembali mempertanyakan soal siapa yang mengintervensi putusan MK soal syarat pencapresan. Namun, ia berjanji bakal menegakkan konstitusi jika terpilih di Pilpres 2024.

Capres Prabowo menyampaikan pandangan terkait sub teman Independensi kekuasaan kehakiman.

Prowo menegaskan yudikatif harus independen, kuat dan tidak dapat diintervensi kekuasaan.

Prabowo berjanji akan memperbaiki kualitas hidup hakim dan penegak hukum di Indonesia. Peningkatan kualitas agar tidak dapat diintervensi dan disogok.

Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto menilai Anies Baswedan berlebihan dalam menilai kondisi demokrasi di Indonesia. Menurut Prabowo, jika demokrasi di Indonesia tidak berjalan maka Anies tidak akan menjadi gubernur. 

Prabowo menegaskan dia adalah oposisi ketika Anies menjadi gubernur Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Prabowo menanggapi paparan Anies Baswedan soal kondisi demokrasi di Indonesia yang menurun.

Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, akan memperkuat penegakan hukum terhadap koruptor. Pernyataan itu disampaikan Ganjar merespons pertanyaan panelis mengenai terobosan untuk menimbulkan efek jera bagi koruptor.

Ganjar ingin agar semua koruptor dipenjara di Lapas Nusakambangan.

Selain itu, kata Ganjar, semua pemimpin harus memberi contoh dengan hidup sederhana. Menurut dia, tidak boleh ada jual beli jabatan. Sehingga korupsi bisa diberantas.

Capres Anies Baswedan memberikan tanggapan atas pandangan Capres 3 Ganjar Pranowo terkait pemberantasan korupsi. 

Anies mengatakan, gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan semesta. Kata dia  Pemimpin KPK harus memiliki standar etika yang tinggi

Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo berjanji akan menegakkan hukum untuk memberantas korupsi, semisal dengan mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset, serta memiskinkan koruptor.

Selain itu, yang tak kalah penting menurut Ganjar adalah soal figur kepemimpinan yang sederhana, dan tetap menggunakan meritokrasi. Karena itu ia ingin pemimpin yang teladan, dan tak ragu memberantas korupsi.

Ini ia sampaikan menanggapi pertanyaan dari Panelis Debat Sukmajati, soal subtema tentang lemahnya penegakan hukum rendah, dan minimnya pengembalian aset.

Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto menanyakan kepada Anies Baswedan soal keluhan dari kelompok minoritas yang sulit mendirikan rumah ibadah, karena sulitnya birokrasi.

Calon Presiden Nomor Urut 01, Anies Baswedan merespons dengan pernyataan, bahwa antrean soal pendirian gereja di Jakarta tuntas selama ia memimpin ibu kota. Anies adalah bekas Gubernur Jakarta. Anies mengeklaim ia adalah gubernur Jakarta yang terbanyak memberikan izin mendirikan rumah ibadah.

Tema ketiga terkait Penanganan disinformasi dan kerukunan warga.

Kepada Capres Anies panelis menanyakan bagaimana penanganan persekusi yang masih banyak terjadi?

Anies menegaskan,  pelanggar hukum harus dihukum, siapapun pelakunya. Kedua Anies menekan kerukunan bisa dilakukan melalui berkomunikasi dengan semua. Negara tak boleh memusuhi salah satunya.

Kata dia, ada ruang kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Negara mengatur tindakan bukan mengatur ucapan atau pikiran.

Anies berencana membuat program bantuan hukum pengacara gratis atau hotline paris.

Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, berjanji akan menghadirkan kesetaraan dalam setiap perencanaan pembangunan. Pernyataan itu disampaikan Ganjar menanggapi pertanyaan panelis mengenai strategi meningkatkan kualitas publik yang berkeadlian.

Ganjar ingin menghadirkan kelompok rentan dalam setiap perencanaan pembangunan. Sehingga pengambil keputusan peduli terhadap harapan dan aspirasi mereka.

Ganjar juga ingin ada kontrol publik yang ketat dari aparatur negara. Dia tak ingin ada abdi negara yang baperan dan harus bisa menerima kritik.

Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo berjanji akan mengajak perempuan, kelompok disabilitas, dan anak-anak untuk ikut dalam perencanaan pembangunan, untuk mengetahui tentang apa saja yang mereka harapkan.

Dari segi aparatur perlu ada pengawasan, untuk meningkatkan pelayanan kepada kelompok rentan. Ini disampaikan Ganjar menjawab pertanyaan Panelis Bayu Dwi Anggono soal soal pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik di Indonesia stagnan.

Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, menyebut konflik di Papua rumit karena ada gerakan separatisme. Pernyataan itu disampaikan Prabowo merespons pertanyaan panelis mengenai strategi menyelesaikan konflik di Papua yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Prabowo berjanji akan mengutamakan hak asasi manusia (HAM). Kata Prabowo, rakyat di Papua harus dilindungi.

Namun dia menuding kelompok bersenjata di Papua justru menyerang rakyat pribumi.

Untuk itu, Prabowo akan membangun perekonomian dan menegakkan hukum di Bumi Cendrawasih. Dia akan memperkuat aparat keamanan di sana.

Prabowo juga memuji kebijakan Presiden Jokowi terkait Papua.

Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo menawarkan dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Ini disampaikan Ganjar merespons paparan Prabowo soal sejumlah masalah di Papua. Antara lain soal kekerasan dari kelompok bersenjata di sana. 

Anies mengatakan masalah konflik di Papua karena tiada keadilan. Anies meminta ada tindakan atas pelanggaran HAM terjadi.

Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo menyebut anak muda di NTT sulit mendapatkan akses pekerjaan, padahal itu hak mereka. Di sana, anak muda juga sulit mendapatkan akses internet, padahal mereka ingin belajar. Kondisi ini tidak seperti di Jawa. Karena itu, ia ingin memberikan akses internet gratis untuk para siswa yang bersekolah, agar semua memiliki kesamaan. Semua itu ia sampaikan dalam penyampaian visi misi saat debat perdana capres di KPU, Selasa, 12 Desember 2023.

Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, menyoroti ketimpangan fasilitas kesehatan dan pekerjaan di beberapa daerah.

Ganjar mengatakan, memulai kampanye dari ujung barat dan timur Indonesia untuk mendengar apa yang dirasakan rakyat.

Ganjar mengaku bertemu seorang pendeta di Merauke, Papua, bernama Leo. Gancar berujar, pendeta tersebut terpaksa menolong seorang ibu yang akan melahirkan karena tidak ada fasilitas kesehatan di sana.

Ganjar menjanjikan bakal membangun satu desa satu puskesmas untuk membenahi ketimpangan fasilitas kesehatan di Indonesia.

Bekas gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti sulitnya mengakses pekerjaan. Ganjar bercerita, bertemu masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang mengeluhkan susahnya mengakses lapangan pekerjaan. Untuk itu, dia menjanjikan kemudahan akses internet.

Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto, mengajak semua masyarakat tidak saling menghasut, tidak saling mencela, dan tidak saling menghina.

Prabowo berujar, butuh kesejukan dan ketenangan di negara majemuk seperti Indonesia.

Capres nomor 1 Prabowo Subianto menegaskan, kita harus beryukur dimana Indonesia masih aman, harga terkendali, ekonomi rakyat aman. Kata dia itu semua karena kepemimpinan, dan manajemen negara yag berhasil.

Prabowo menegaskan akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Dia mengajak untuk berbuat kebaikan. Tidak menghasut dan saling mencela demi rakyat.

Prabowo menegaskan butuh ketenangan dan kerukunan.

Pada kesempatan pertama, Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan visi, misi, dan programnya.

Sebagai pembuka, Anies mengkritik penegakan hukum di Indonesia. Menurut Anies, negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadirnya keadilan, kebermanfaat, dan kepastian bagi semua.

Anies menyebut rujukan itu harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan.

Anies juga mengkritik banyaknya aturan yang bisa ditekuk sesuai kepentingan. Dia ingin mengubah itu semua.

Koordinator panelis Mada Sukmajati menyerahkan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para penelis kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Calon Presiden Nomor Urut 01 Anies Baswedan dalam paparan visi misinya saat debat memaparkan soal pentingnya menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk menghadirkan keadilan. Sebab, Indonesia adalah negara hukum. 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari membuka rangkaian debat pertama calon presiden.

Hasyim berharap para capres memanfaatkan debat untuk menyampaikan visi, misi, program, untuk meyakinkan para pemilih. Hasyim juga berharap para pemilih menyimak visi, misi, dan program para capres.

Rangkaian Debat Pertama Calon Presiden dimulai. Semua pasangan calon sudah tiba di lokasi debat.

Memulai acara, semua hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Tagar #DebatCapres jadi trending di media sosial X --dulunya Twitter. Pantauan KBR pukul 18.50 WIB, sejumlah akun menuliskan unggahan terkait debat calon presiden, mulai dari tema debat hingga harapannya.

Malam ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana calon presiden. Debat dimulai pukuk 19.00 WIB.

Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto telah tiba di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pukul 18.30 WIB.

Prabowo datang untuk menghadiri debat perdana yang digelar KPU, Selasa, 12 Desember 2023.

Tema debat perdana adalah: pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo tiba di KPU RI pukul 18.12.

KBR, Jakarta- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta para pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa lugas menjawab tantangan penegakan hukum di Indonesia saat debat malam nanti. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Arif Maulana mengatakan, penegakan hukum adalah satu isu yang sangat fundamental bagi Indonesia sebagai negara hukum.

"Bagaimana mereka melihat partisipasi publik, bagaimana mereka melihat kritik, bagaimana melihat kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, kemudian ini yang sederhananya aja dari sisi demokrasi. Terus bagaimana mereka yang lain lagi soal negara hukum, melihat konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan, bagaimana mereka selama ini menerapkan atau menggunakan kewenangannya dengan menerapkan hukum, dan menggunakan hukum ini untuk kepentingan pribadi, kelompoknya atau sebenarnya untuk kepentingan masyarakat," kata Arif kepada KBR, Selasa (12/12/2023).

Arif Maulana menyebut, para pasangan calon harus bisa lugas menjawab apa sikap mereka terkait kemunduran demokrasi dan penegakan hukum yang semakin parah, dan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki hal tersebut.

"Termasuk soal hukum jadi alat kekuasaan, ya mafia hukum luar biasa dan mafiaa kekuasaan sebenarnya kan. Ya ini yang mesti mereka jawab dan idealnya jawaban mereka lugas dan tegas bahwa di dalam negara demokrasi, konstitusional, kekuasaan harus tunduk kepada hukum, kepada konstitusi, bukan kemudian justru kekuasaan yang mengatur harus bagaimana hukum itu dibuat, konstitusi itu harus dilaksanakan, tapi justru mereka harus tunduk patuh pada mandat konstitusi," kata dia.

Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan mengatakan penegakan hukum di Indonesia harus menghadirkan rasa keadilan. Hal itu disampaikan Anies merespons gagasan dalam upaya penegakan hukum yang dinilai anjlok.

"Saya tidak berencana untuk memerangi pihak manapun, saya berencana untuk menegakkan keadilan, saya berencana untuk menghadirkan keadilan. Jadi, tidak dimulai dengan, oh saya harus memusuhi si A, saya harus memusuhi si B, tidak. Tapi, berencana menegakkan keadilan dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau soal berani atau tidak siapapun bila dia melanggar hukum, bila dia justru merusak keadilan, maka dia harus dilawan," kata Anies dalam acara Desak Anies di Bento Cafe, Sukarame, Bandar Lampung, Kamis, (7/12/2023).

Efek Jera

Sedangkan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut penegakan hukum di Indonesia perlu diwujudkan dengan tindakan tegas untuk memberikan efek jera pada pelanggar hukum. Menurutnya, selama ini banyak korupsi dan kebocoran, padahal Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah.

"Kita mampu, kita punya kekayaan luar biasa, kita harus menghilangkan korupsi, kebocoran, dan kita akan mampu melaksanakan itu. Kekayaan kita cukup, kita harus manage dengan baik, kita harus perbaiki gaji-gaji harus kita naikan supaya tidak korupsi, tapi nanti kalau masih, gaji sudah diperbaiki, dan masih korupsi, kita harus tindak sekeras-kerasnya," kata Prabowo kepada awak media usai acara konsolidasi nasional Waktunya Indonesia Maju di Sentul, Bogor Jawa Barat, Minggu, (10/12/2023).

Pendekar Hukum

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 03, Ganjar-Mahfud, akan menjadikan sesi debat kali ini panggung, lantaran keduanya dinilai kompeten dalam bidang hukum.

Juru bicara tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro, mengeklaim keduanya mempunyai rekam jejak baik terkait hukum.

"Saya rasa debat ini sedang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas apa yang menjadi gagasan dan pemikiran dari masing-masing capres. Nah, karena topiknya adalah tentang hukum maka sebenarnya bagi kami ini adalah panggung Pak Ganjar dan Pak Mahfud beliau berdua punya track record panjang di dunia hukum. Pak Ganjar ini lulusan S1 nya hukum, pernah jadi legislator dua periode, Pak Mahfud hari ini dikenal luas sebagai pendekar hukum. Jadi semangat dan suasana kebatinan kita dalam menghadapi debat ini sebenarnya fresh sekali karena di situ dalam sekian menit yang kita akan bicara, harapannya nanti akan bisa menceritakan tentang statemen-statemen penting, standing point penting Pak Ganjar dan Pak Mahfud," ujar Aryo dalam konferensi pers, Senin, (11/12/2023).

Pembangunan Hukum Stagnan

Sebelumnya, pembangunan bidang hukum Indonesia stagnan alias tidak berkembang. Berdasarkan indeks tahunan yang disusun lembaga riset independen World Justice Project, skor Indeks Negara Hukum untuk Indonesia tahun ini adalah 0,53 dengan skala 0 hingga 1.

Indonesia menempati posisi 66 dari 142 negara. Posisi ini turun dua peringkat dibandingkan tahun lalu yang memperoleh skor sama 0,53 atau di posisi 64. Indonesia ketinggalan bila dibandingkan Malaysia. Negeri Jiran mendapatkan skor 0,57 dan menempati posisi 55. Selisih 0,4 poin dibandingkan Indonesia.

Salah satu yang diukur World Justice Project sebelum menentukan skor Indeks Negara Hukum adalah praktik korupsi terutama di lingkaran pemerintahan. Di Indonesia, praktik korupsi masih banyak terjadi. Sebagian pelakunya justru aparat penegak hukum.

Dalam debat perdana malam ini, tema yang dibahas adalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Petugas pengamanan KPU RI siaga di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023)

Pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusung visi Gerak Cepat Menuju Indonesia Unggul.

Sama seperti pasangan calon lain, Ganjar-Mahfud juga menyiapkan delapan misi bila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Visi Ganjar-Mahfud:

1. Manusia Indonesia yang sehat, terdidik, dan sejahtera;

2. Indonesia unggul dalam bidang inovasi dan teknologi,

3. Ekonomi yang tangguh dan berdikari;

4. Hilangnya kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah dari akarnya;

5. Ekosistem digital yang mengutamakan akses internet cepat dan terjangkau 

6. Pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan;

7. Demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandaskan supremasi hukum:

8. Indonesia bangsa terhormat di kancah internasional, serta pertahanan yang tangguh dan modern.

Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rabuming Raka mengusung visi Bersama Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045.

Kedua paslon mengusung delapan misi bila terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariaf, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pasangan nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar mengusung visi Indonesia Adil Makmur untuk Semua.

Pasangan ini memiliki delapan misi yang akan dilakukan bila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Misi mereka adalah;

1. Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air,

2. Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global;

3. keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang;

4. Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan;

5. Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya;

6. Mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa;

7. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia;

8. Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Debat perdana akan berlangsung pada Selasa, 12 Desember 2023.

Pada debat ini KPU mengangkat tema: Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, Penanganan Disinformasi dan Kerukunan Warga.

Moderator: Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel

Dengan para panelis;

1. Pakar hukum tata negara UNS Agus Riewanto,
2. Bekas Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik,
3. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al Makin,
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono,
5. Dekan Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto,
6. Pakar hukum tata Negara Univerditas Andalas Khairul Fahmi,
7. Pakar hukum tata negara Undip Lita Tyesta,
8. Pakar ilmu politik UGM Mada Sukmajati,
9. Pakar ilmu politik Universitas Nusa Cendana Rudi Rohi,
10. Pakar hukum tata negara Unpad Susi Dwi Harijanti,
11. Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi

Debat akan terbagi menjadi enam segmen dengan pembagian

Segmen 1: Visi, misi dan program kerja

Segmen 2: Pendalaman visi misi dan program kerja (ada pertanyaan dan interaksi antarpasangan)

Segmen 3: Pendalaman visi misi dan program kerja (ada pertanyaan dan interaksi antarpasangan)

Segmen 4: Tanya jawab dan tanggapan (interaksi antarpasangan)

Segmen 5: Tanya jawab dan tanggapan (interaksi antarpasangan)

Segmen 6: Penutup