KBR, Jakarta - Calon presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengklaim bahwa tidak kurang dari 20% APBN Indonesia digunakan untuk membayar utang luar negeri. Dia menyebut utang luar negeri teralu banyak dan membebani pemerintah.
"Target 5,5 hingga 6 persen itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban-beban pemerintahan hari ini, tetapi juga anak keturunan kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja prosentase Rp3.000 triliun, aja untuk membayar utang cukup tinggi. Mengurangi tidak kurang 20 persen APBN kita untuk membayar utang luar negeri," kata Muhaimin dalam Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Verifikasi:
Menurut data Kementerian Keuangan pada 2022, realisasi pembiayaan utang hingga Desember 2022 mengalami penurunan, yaitu mencapai Rp688,54 triliun atau 73,00 persen dari target.
Capaian tersebut jauh lebih rendah, atau turun 20,9 persen dibandingkan 2021. Sementara itu realisasi pembiayaan utang per akhir Oktober 2023 mencapai Rp203,62triliun atau 29,2 persen dari target. Pinjaman Luar Negeri tercatat sebesar RP. 10,28 triliun, sementara pinjaman dalam negeri tercatat sebesar RP. 7,92 triliun.
Advisory Lead dari Think Policy Indonesia Alexander Michael Tjahjadi menyatakan sebanyak 20,8 persen dari APBN dialokasikan untuk membayar bunga utang. Ia menjelaskan bunga utang adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah atas pinjaman yang telah diambil, baik dari dalam maupun luar negeri.
"Pembayaran ini merupakan kewajiban yang timbul karena menggunakan pinjaman untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek pembangunan, dan besarnya bunga ditentukan oleh suku bunga pinjaman serta jumlah total hutang yang ada. Sehingga bukan utang luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri juga," kata Alexander (22/12/2023) kepada Kolaborasi Cek Fakta.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Neni Susilawati menyebut umlah utang, termasuk pokok dan bunga, telah meningkat secara signifikan selama pemerintahan Joko Widodo. Pada 2014, jumlah utang, termasuk pokok dan bunga, tidak lebih dari Rp400 triliun.
Namun, kata dia, untuk menentukan apakah benar 20 persen dari APBN digunakan untuk pembayaran utang luar negeri, diperlukan data lebih lanjut mengenai total APBN Indonesia dan bagaimana proporsi tersebut dihitung.
"Perbandingan ini penting untuk memahami konteks pembayaran hutang terhadap keseluruhan anggaran negara. Informasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang beban hutang negara dalam konteks keseluruhan perekonomian Indonesia," kata Neni (22/12/23).
Referensi:
Baca juga:
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (MAFINDO), Cekfakta.com bersama 18 media dan tim panel ahli di Indonesia.
