KBR, Bogor- Presiden Joko Widodo menegaskan predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penggunaan keuangan negara bukanlah
prestasi melainkan kewajiban. Jokowi mengatakan menyandang opini WTP
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menjadi sebuah standar dan
bukan hanya dipandang sebagai kegiatan rutin tahunan.
Kepala Pemerintahan mengingatkan inti dari pemeriksaan keuangan negara adalah tentang menjaga kepercayaan rakyat.
"Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus
menerus kita lakukan. Sebab WTP bukan lah sebuah prestasi melainkan
memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN. Kita tidak boleh puas
dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kali predikat WTP
diterima pemerintah pusat setelah 12 tahun. Saya kira bukan itu," kata
Jokowi dalam acara Persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat 2017 di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017).
Jokowi melanjutkan, "Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun
ini, tahun depan, tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapat
status opini WTP dan itu harus jadi sebuah standar."
Jokowi menambahkan, predikat WTP saja tidak cukup untuk memastikan tata
kelola pemerintahan yang baik. Ia meminta jajarannya memastikan agar
tidak ada uang rakyat yang dikorupsi.
"Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiahpun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi,"
Jokowi memerintahkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung
transparansi anggaran. Ia tengah mempersiapan peraturan presiden untuk
mengatur hal ini.
"Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting. Kalau sistem
ini berjalan, saya meyakini semuanya menjadi transparan, mudah
dipertanggungjawabkan. Tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN,"
Ia meminta seluruh jajarannya membuka diri terhadap BPK. Di sisi lain,
Jokowi menyampaikan keyakinannya bahwa BPK akan bekerja profesional dan
independen.
"BPK itu mitra kita memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Saya
juga percaya BPK menjaga independensi, profesionalitas sepanjang proses
pemeriksaan," tutur bekas Gubernur Jakarta ini.
Editor: Rony Sitanggang
