KBR, Jakarta - Pemerintah tengah mencari skema yang tepat untuk program redistribusi 9 juta hektar lahan. Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, belum menemukan skema penyaluran lahan yang bisa tepat sasaran dan memastikan lahan bisa sepenuhnya menjadi milik rakyat.
Ini lantaran selama ini banyak ditemukan warga menjual kembali lahan yang sebelumnya telah diredistribusikan. Namun, Johan memastikan penyusunan skema tersebut akan rampung dalam waktu dekat.
"Tetapi melihat pengalaman dulu, sedang dipikirkan mengenai skemanya. Kalau dulu, 20 : 80, yang kemudian 20 dibeli juga oleh si mayoritas. Oleh karena itu sedang dipikirkan bagaimana skemanya agar itu benar-benar dimiliki masyarakat," kata Johan Budi di kompleks Istana, Jumat (9/12/2016).
Baca: Baru 40 Persen Lahan Bersertifikat
Pembahasan tentang redistribusi lahan ini mengemuka dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Komnas HAM, Jumat (9/12/2016) malam.
Sejumlah isu HAM dibahas, salah satunya tentang sengketa lahan yang akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa wilayah. Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait konflik agraria.
"Sengketa lahan ini menjadi persoalan HAM yang banyak diadukan ke Komnas HAM. Kami tadi membahas, di mana ada semacam kesenjangan penguasaan atas lahan, sehingga masyarakat di sekitar hutan, masyarakat di sekitar kebun itu mengalami lapar lahan," kata dia. (ika)
