KBR, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau masyarakat agar tak lagi mengerahkan massa untuk mendesak penyelesaian suatu permasalahan sehingga menjadi perhatian publik. Ia mengambil contoh desakan terhadap proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Kalla mengingatkan, unjuk kekuatan massa hanya akan merugikan perekonomian negara yang berimbas ke masyarakat. Belum lagi, kata dia, waktu dan energi produktif akan terbuang untuk mengurus masalah tersebut.
"Marilah kita menghindari penyelesaian masalah dengan show of force (unjuk kekuatan massa). Karena apabila kita menjadikan show of force menjadi rutinitas, berapa kehilangan waktu kerja kita hilang? Berapa biaya harus dikeluarkan? Saling kecurigaan yang timbul," ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung MPR, Sabtu (3/12/2016).
Baca: Di Balik Keputusan Jokowi Salat Jumat di Monas
"Berapa biaya yang dikeluarkan internal, semua itu menjadi beban keseluruhan bangsa ini apabila yang timbul show of force semuanya," lanjut JK.
Kendati kebebasan menyampaikan aspirasi dan pendapat itu dijamin Undang-undang, Jusuf Kalla menyarankan, pengerahan massa sebisa mungkin dihindari agar tak menimbulkan masalah baru.
"Butuh kedisiplinan kita semua dan penyelesaian masalah-masalah secara baik dan demokratis. Tentu siapapun punya kebanggaan dan punya hak tersendiri. Tetapi yang penting adalah keutuhan bangsa," pungkasnya. (ika)
Baca:
