KBR, Jakarta - Kejaksaan Agung bakal memanggil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Ketua DPR Setya Novanto. Jaksa Agung Prasetyo mengatakan, keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan dalam rangka penyelidikan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam negosiasi PT Freeport.
Selain kedua nama tersebut, kata dia, Prasetyo juga mengatakan bakal meminta keterangan pengusaha Riza Chalid serta pihak-pihak lain yang dinilai terkait.
"(Sumber-sumber lain?) Ya ada nanti. (Sudirman Said, Setnov?) iya antara lain ya. Kita lihat nanti akan berkembang kan, siapa-siapa yang relevan untuk dimintai keterangan," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jumat (4/12).
Prasetyo melanjutkan, "(Riza Chalid?) Kita belum ke sana. Yang saya tahu bahwa kemarin sebenarnya dijadwalkan untuk diundang ke sidang MKD pun tidak hadir. Kita belum tahu apa alasannya, karena itu masih belum sampai sana arah permintaan keterangan kita. (Riza Chalid akan diperiksa?) Nanti pada saatnya."
Prasetyo menambahkan, minggu depan, bakal memanggil kembali Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Kata dia, keterangan yang diberikan Maroef dinilai belum lengkap.
Dini hari tadi, Maroef mendatangi Kejaksaan Agung selepas memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Penyidik kejaksaan mencecar Maroef dengan 24 pertanyaan.
"Sudah memberikan keterangan, tetapi tentunya belum sepenuhnya selesai, minggu depan dilanjutkan. Kita belum tentukan harinya," pungkas Prasetyo.
Kasus ini mencuat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Sudirman Said
melaporkan Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden
Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak karya
PT Freeport Indonesia.
Pelaporan itu dibarengi dengan penyerahan tiga halaman transkrip rekaman pembicaraan antara petinggi DPR dengan PT Freeport Indonesia yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Selain mencatut nama Jokowi dan JK untuk menjanjikan kelanjutan kontrak PT Freeport dengan meminta saham 20 persen yang disebut untuk RI-1 dan RI-2.
Sudirman juga melampirkan adanya permintaan supaya PT Freeport
berinvestasi di proyek pembangunan PLTA di Urumuka, Papua, dengan
meminta saham sebesar 49 persen. Selain itu Sudirman juga mengirimkan rekaman perbincangan dengan durasi sekira 12an menit.
Editor: Rony Sitanggang
