WWF: Menteri Susi Harus Tegas Jalani Aturan Pembatasan Penangkapan Biota Laut

KBR, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana menyusun aturan pembatasan penangkapan biota laut. Aturan ini dilatarbelakangi keresahan Susi terhadap sumber daya hayati di laut yang berkurang secara drastis.

Menteri Susi menuding pencuri ikan adalah dalang di balik itu. bukan Cuma itu, Kementerian juga akan memetakan kekhasan ikan di sebelas wilayah penangkapan.

Soal kelestarian ikan dan ancaman over fishing ini menjadi perhatian banyak pihak. Organisasi konservasi World Wildlife Fund for Natural (WWF) Indonesia sebelumnya pernah mengeluarkan panduan konsumsi makanan laut untuk mecegah penurunan populasi jenis-jenis binatang laut.

CEO WWF Indonesia Efransjah mengatakan WWF menyusun daftar ikan dengan kategori tangkapan alam maupun hasil budidaya dan menandai pilihan jenis-jenis ikan yang bisa dikonsumsi.

Penandaan dilakukan dengan warna seperti warna lampu lalu lintas, merah untuk jenis yang binatang laut yang harus dihindari, kuning untuk jenis ikan yang harus dipertimbangkan, dan hijau pilihan jenis binatang laut terbaik yang bisa dikonsumsi.

Direktur Program Kelautan WWF Indonesia, Wawan Ridwan mengapresiasi jika Menteri Susi berkomitmen menjalankan aturan itu. Hanya saja menurut dia, aturan pembebasan penangkapan ikan di laut bukan hal baru.

"Ini bagus. Karena kan bagusnya dengan sistim perikanan yang berkelanjutn harus ada aturan. Dulu ada, UTB, ukuran tangkap yang diperbolehkan," kata Wawan saat dihubungi KBR, Rabu (3/12).

Dia mencontohkan praktik pembatasan itu. Semisal ada perusahaan yang menangkap jenis ikan napoleon. Dalam aturan itu tercatat kategori jenis ikan napoleon yang boleh dijaring.

"Napoleon, yang boleh ditangkap adalah yang beratnya 300 gram sampai 1 kg. Di atas 1 kg sebagai induk nggak boleh. itu misalnya," papar dia.

Hanya saja menurut Wawan, aturan itu bisa berjalan jika ada kesepakatan antara pemerintah dan pengusaha penangkapan ikan. Pengusaha harus patuh, dan pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas.

"Yang paling penting adalah transparansi dari sisi perizinan. Komitmen bersama antara pemerintah dan pengusaha penangkapan ikan," papar Wawan.

Editor: Pebriansyah Ariefana