Tim Gabungan Advokasi Ahmadiyah NTB Tuntut Pencabutan SKB 3 Menteri

KBR, Jakarta - Tim Gabungan Advokasi Ahmadiyah NTB menuntut Pemerintah Daerah mencabut Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang mengatur soal Ajaran Ahmadiyah.

Anggota Tim Gabungan Advokasi Ahmadiyah, Maria Ulfah mengatakan dalam waktu dekat ini tim ini akan melakukan pertemuan dengan kepala daerah dan mengajukan rekomendasi untuk mencabut SKB tersebut atau merevisi isinya agar sesuai dengan konstitusi. Kata dia, SKB tersebut justru tambah membuat perlakuan diskriminasi terhadap jemaah Ahmadiyah.

"Jadi ini yang saya kira perlu kita menuntut kepada pemerintah daerah atau gubernur untuk mencabut atau mervisi surat edaran tersebut dengan merujuk kepada konstitusi yang memberikan kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan maupun pemenuhan seluruh hak hidup, hak-hak asasi yang lain," kata Maria.

Tim gabungan ini juga mendesak Presiden Joko Widodo agar menjadikan isu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai agenda utama di pemerintahan Jokowi. Pasalnya, Tim Gabungan Advokasi Hak Ahmadiyah NTB ini akan mendorong agar  hasil temuan mereka di lapangan dapat dijadikan bahan masukkan di RUU Perlindungan Kebebasan Beragama.

Editor: Pebriansyah Ariefana