Setara: Pemerintah Harus Cabut Aturan Diskriminasi Agama

KBR, Jakarta - Organisasi kebebasan beragama, Setara Institute, menyatakan pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah soal toleransi untuk 2015 mendatang. Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan salah satu PR pemerintah adalah segera menghapus sejumlah peraturan diskriminatif. Peraturan ini sering digunakan kelompok intoleran untuk menyerang kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah. Dengan menghapus sejumlah peraturan, maka kelompok minoritas itu akan lebih terlindungi.

"Sejumlah regulasi yang menurut kami menjadi instrumen dari tindakan diskriminatif. Peraturan menteri tentang rumah ibadah. Peraturan menteri agama tentang penyiaran agama. Kemudian SKB Ahmadiyah, dan juga sejumlah Perda yang membatasi Ahmadiyah. Itu PR-PR besar," jelas Bonar ketika dihubungi KBR, Sabtu (27/12) sore.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, menambahkan, pemerintah juga harus merampungkan kasus-kasus intoleransi yang hingga kini belum selesai. Di antaranya kasus gereja GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

Setara Institute mencatat jumlah kasus intoleransi sepanjang 2014 menurun. Tahun ini ada 142 peristiwa, turun jauh dari 220-an di tahun 2013. Bonar menduga, penurunan ini karena energi masyarakat teralihkan ke pemilu. "Saya pikir itu PR-PR besar pemerintahan yang lalu ya," jelas Bonar.

Editor: Sutami