Program Jokowi Soal Daerah Kumuh Sebatas Memindahkan Warga ke Rumah Susun

KBR, Jakarta - Tidak ada terobosan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dalam menangani daerah kumuh. Penanganan daerah kumuh yang akan dijalankan pemerintah hanya sebatas relokasi warga kumuh ke rumah susun.

Menurut Direktur Konsorsium Masyarakat Miskin Kota (UPC) Edi Saidi, masyarakat yang tinggal di daerah kumuh tidak diuntungkan dalam kebijakan tersebut karena pengadaan rumah susun sewa yang dijalankan pemerintah menyulitkan masyarakat terutama soal jarak rumah susun dan kemampuan ekonomi.

"Trennya mereka merelokasi kampung-kampung yang dianggap kumuh seperti di pingiri sungai dan pinggir rel kereta api. Saya nilai terobosannya masih nihil. Yang saya mau terobosan itu misalnya apakah ada pola kebijakan lahan untuk kampung kumuh, tidak hanya persoalan santitasi, tempat tinggal, dan air bersih," jelas Edi Saidi saat dihubungi KBR, Selasa (23/12).

Edi Saidi menambahkan, kebijakan penanganan daerah kumuh yang diserahkan kepada pemerintah daerah juga sering tidak berjalan maksimal. Kata dia, program itu hanya mempertimbangkan infrakstruktur dan fisik tanpa mempertimbangkan parameter kemanusiaan.
"Tetapi bagaimana soal pengadaan lahan dan tanahnya, kalau dianggap lahan itu illegal milik swasta atau pemerintah itu digeser ke rumah susun, direlokasi," tambah Edi.

Sebelumnya, pemerintah akan menggelontorkan anggaran hampir Rp 400 triliun untuk menghilangkan pemukiman kumuh dalam 5 tahun ke depan. Dana yang berasal dari APBN, APBD dan swasta itu nantinya menyasar perbaikan pemukiman kumuh itu akan dimulai dari daerah percontohan seperti kota Tangerang, Palembang, Semarang, Jakarta, Yogyakarta, Malang dan Surabaya.

Editor: Pebriansyah Ariefana