KBR, Jakarta - Penetapan sistem pengawasan kinerja PLN akan dibahas mulai Januari tahun depan. Komisaris Utama PLN Chandra Hamzah mengatakan, pihaknya masih akan membahas mekanisme tersebut dengan dewan komisaris lain.
Kata Chandra, pengawasan ini merupakan tanggungjawab komisaris untuk melakukan perbaikan mulai dari kelangkaan energi listrik hingga kinerja dan pengelolaan keuangan perusahaan plat merah tersebut.
“Segala sesuatunya perlu disepakati seluruh komisaris. Polanya, targetnya, rencana kerja, dan ini baru dilaksanakan di awal Januari. (Kasus korupsi yang melibatkan PLN?) Nanti akna kita bahas di awal Januari,” kata Chandra di Gedung KPK, Rabu (24/12).
Menteri BUMN Rini Soemarno resmi menunjuk bekas wakil ketua KPK Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama PT PLN, Selasa (23/12). Chandra didampingi Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri sebagai anggota pada jajaran komisaris PLN.
Menteri Rini mengatakan, penunjukan keduanya dilakukan untuk mengutamakan sinergi antara direksi dengan komisaris. Rini juga berharap penunjukkan tersebut menjadi tantangan jajaran PLN baru untuk mengelola utang sebesar Rp 471 triliun, termasuk menggalang pembiayaan proyek kelistrikan mendatang.
Editor: Antonius Eko
