Pemerintah Sudah Masukkan RUU KKR ke DPR

KBR, Jakarta - Pemerintah masih menunggu DPR untuk pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Aidil Amir Daud mengatakan draf RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsisilasi sudah rampung dan sudah dimasukkan dalam prolegnas 2015.

Kata dia, pemerintah tinggal menunggu parlemen untuk menuntaskan pembahasan RUU itu dan menjadikan RUU sebagai dasar hukum penyelesaian HAM.

"Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diharapkan KKR bisa memberikan penyelesaian yang berkeadilan bagi korban dan pelaku yang bermartabat, begitu prinsinya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," jelas Amir Daud di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, (10/12)

Saat ini pemerintah menunggu rekomendasi dari DPR terkait pembentukan peradilan HAM Adhoc. Hingga kini belum ada rekomendasi DPR yang diterima pemerintah dalam proses pembentukan peradilan HAM Adhoc.

"Perkembangan dari DPR tentu akan ada rekomendasi, kalau rekomendasi dari DPR keluar kepada Presiden untuk membentuk Peradilan HAM Adhoc tentu Presiden akan mengeluarkan Kepres-nya. Di pidato kemarin Presiden menegaskan bahwa dia akan memberikan perhatian untuk menyelesaikan semua permasalahan masa lalu yang belum selesai," jelas dia lagi.

Sebelumnya, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Komnas HAM dan korban HAM di Yogyakarta, Presiden Jokowi mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong pembentukan pengadilan HAM Adhoc.

Editor: Pebriansyah Ariefana