Pemerintah Perlu Persulit Izin Buka SPBU Asing

KBR, Jakarta - Tim Reformasi Tata Kelola Migas meminta pemerintah mempersulit syarat perizinan pembukaan SPBU asing. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan, langkah itu bisa dilakukan dengan memperbarui atau mengubah peraturan perizinan pembukaan SPBU. Faisal beralasan, hal itu untuk mencegah menjamurnya SPBU asing di Indonesia apabila penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dilakukan dalam waktu dekat.

“Caranya seperti apa, dibuatlah syarat-syarat yang mengatasnamakan lingkungan dan macam-macam. Kan ada juga SPBU tertentu yang melanggar ketentuan soal jarak dari pemukiman, nah itu harus ditindak. Kedua SPBU asing mau masuk Indonesia wajib memiliki tangki sendiri atau kalau perlu kilang sendiri di Indonesia,” ujarnya kepada Wartawan di Cikini Jakarta Pusat.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri menambahkan, syarat lainnya misalnya memperbolehkan Pertamina membuka SPBU di negara asal yang juga membuka SPBU di Indonesia.

Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan pemerintah menghapus premium dan menyarankan Pertamina melakukan importasi bensin RON 92 atau sejenis Pertamax. Jika disetujui pemerintah, proses transisi kemungkinan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Tim pun akan memberikan tenggat waktu hingga lima bulan ke depan. Faisal menjelaskan, salah satu latar belakang rekomendasi tersebut dikeluarkan adalah formula penghitungan Harga Indeks Pasar untuk Premium dan Solar berdasarkan data masa lalu yang sudah relatif lama sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini.