Pemerintah Berencana Hapus Dividen BUMN

KBR, Jakarta - Pemerintah masih mengkaji rencana penghapusan dividen BUMN. Penghapusan tersebut ditempuh agar BUMN dapat lekas berkembang dan turut membangun infrastruktur nasional.

Namun Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyebutkan rencana penghapusan ini baru bisa terlaksana jika terjadi peningkatan penghasilan pajak.

“Kalau kita, kalau ini ya, kita bisa mendapatkan pajak yang besar, dividen BUMN itu bukan menjadi prioritas. Kalau misalnya kita bisa meningkatkan pajak, maka BUMN itu jangan mengambil dividen, supaya BUMN bisa berkembang cepat dan bisa membangun infrastruktur dan macam-macam,” kata Sofyan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (3/12).

"Bagi Bank BUMN jika dividennya tidak diambil itu akan memperkuat kapitalnya. Tapi jika kita tidak bisa mengingkatkan pajak karena satu dan lain hal, tapi sampai saat ini kami sangat yakin bisa mengingkatkan pajak. Oleh sebab itu nanti dividen BUMN itu bukan pilihan yang harus diambil oleh pemerintah. Selama ini kan diambil terus oleh pemerintah, sehingga BUMN kita tidak bisa berkembang," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan setoran dividen perusahaan milik negara pada 2014 tidak mencapai target. Hingga saat ini pemerintah baru menerima deviden sebesar Rp 36,2 triliun.

Padahal target yang ditetapkan dalam APBNP 2014 sebesar Rp 40 triliun. Ini lantaran beberapa perusahaan yang merugi seperti PT Garuda Indonesia Airlines (Persero)‎ dan PT Aneka Tambang (Persero). Demi memperkuat kinerja perusahaan Rini memiliki pemikiran untuk pembebasan pembayaran dividen perusahaan BUMN.

Editor: Pebriansyah Ariefana