KPK: Korupsi Makin Masif Jika DPR Pecah

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta DPR betul-betul kembali solid. Sebab, perpecahan di DPR membuat risiko korupsi di parlemen makin besar.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widojanto meminta DPR terlibat lebih aktif memberantas korupsi. Hal ini disampaikan menanggapi laporan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dirilis, Rabu (3/12) hari.

"Ada lembaga-lembaga lain yang terlibat yang harusnya juga punya kepedulian. Kalau itu nggak terjadi, mau TI membuat laporan 100 tahun lagi, KPK bekerja 2000 tahun lagi, nggak akan ada perubahan. Karena lembaga-lembaga yang justru punya bagian penting dan terlibat tidak punya kesadaran," kata Bambang.

Bambang menambahkan, DPR  harus betul-betul solid sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Sebab pejabat yang terpilih bisa saja tidak bersih.

"Bagaimana mau fit and proper test? Dia sendiri saja nggak fit," tambah Bambang.

LSM anti-korupsi Transparency International (TI) merilis laporan 175 negara. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun ini naik ke posisi 107 se-dunia dengan skor 34. Tahun lalu, Indonesia di posisi 114 dengan skor 32.

Indonesia masuk kategori sangat korup, dan di bawah rata-rata ASEAN (39), Asia Pasifik (43), dan komunitas G20 (54). Indonesia setara dengan Meksiko, Bolivia, dan Nigeria. Sementara negara terbaik adalah Denmark (92), Selandia Baru (91), dan Finlandia (89).

Editor: Pebriansyah Ariefana